Serpong (ANTARA News) - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengentaskan 50 dari 183 daerah tertinggal dari kemiskinan.

Kerja sama itu disahkan dalam Penandatanganan Naskah Kesepahaman tentang Pengembangan Sistem Inovasi Daerah di Laboratorium Pengembangan Teknologi Industri Agrikultural dan Biomedika, Pusat Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (Puspiptek), Serpong, Banten..

Menteri KPDT Ahmad Helmy Faishal Zaini mengatakan, 183 kabupaten tertinggal sesungguhnya memiliki sumber daya sangat potensial, namun pihaknya akan memprioritaskan 50 kabupaten lebih dulu sebagai uji coba dengan pertimbangan sudah memiliki sarana pendukung memadai.

"Di BPPT ada ribuan hasil riset yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Tadi sudah dipaparkan banyak contohnya daerah yang bekerja sama dengan BPPT dan berhasil memajukan masyarakat," kata Helmy.

Dengan kerja sama dengan BPPT ini, pihaknya akan mengentaskan semua kabupaten tertinggal di Jawa, selain itu sejumlah kabupaten di NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Papua dan Sumatra.

Anggaran yang ada di KPDT untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tertinggal mencapai Rp927 miliar pada 2010, katanya, namun ada juga berbagai anggaran yang ditempatkan langsung ke kabupaten tertinggal oleh berbagai kementerian lain seperti Kementerian Kesehatan, Pekerjaan Umum, dan lain-lain yang totalnya lebih dari Rp150 triliun.

"Untuk mendanai sistem inovasi daerah ini kami juga berencana akan bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang mengalokasikan CSR (corporate social responsibility)," katanya.

Sementara itu, Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar mengatakan, BPPT akan membangun sistem inovasi di daerah-daerah tertinggal dengan berorientasi pada kebutuhan lokal, bukan atas kehendak dari atas, karena itu harus lebih dulu dilakukan survei.

"Kabupaten tertentu mungkin membutuhkan tanaman budidaya, kabupaten lain butuh pengadaan air. Kami sudah lima kali pertemuan dengan KPDT dan akan mengadakan semiloka untuk menyusun persiapan kerja sama yang akan dimulai pada 2011," kata Marzan.

Marzan memaparkan sejumlah kerja sama yang sudah dilakukan BPPT dengan daerah, misalnya dengan kabupaten Blitar yang menginginkan pengembangan minyak atsiri, pemanfaatan kelapa dan pangan olahan.

Selain itu dengan Kabupaten Tegal mengenai industri jagung hibrida yang dalam dua tahun mampu meningkatkan produksi jagung dari 70 ton menjadi 100 ton per tahun sebagai bukti keberhasilan sistem inovasi daerah yang dibangun BPPT bersama pemkab.

Kerja sama lainnya misalnya peningkatan kualitas garam, perbanyakan bibit tanaman, pengembangbiakan ikan nila, pabrik bahan bakar nabati dari biji jarak, teknologi penjernihan air, hingga dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

"Kami bekerja sama dengan kabupaten Jembrana dalam bidang TIK sejak 2001 ketika Jembrana masih menjadi salah satu kabupaten paling tertinggal di Bali sampai mampu melaksanakan e-KTP dan e-voting, dan PAD-nya naik jadi 200 persen," katanya.
(D009/B010)