Pemerintah perlu antisipasi kerumunan di pasar dan mal jelang lebaran
7 Mei 2021 09:27 WIB
Sejumlah warga memadati Pasar Cisarua, Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Warga memadati pasar tradisional demi memenuhi kebutuhan jelang Idul Fitri 1442 H. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyatakan pemerintah perlu mengantisipasi potensi kerumunan masyarakat di pasar-pasar dan mal atau pusat perbelanjaan menjelang lebaran untuk menghindari lonjakan kasus COVID-19.
"Siapkan aparat yang cukup untuk mengatur, jangan sampai kerumunan dibiarkan. Kita tidak ingin panen kasus setelah lebaran," kata Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pasar dan mal ramai dikunjungi masyarakat, namun sebagian besar dari mereka abai dengan protokol kesehatan.
Baca juga: Pusat perbelanjaan di Yogyakarta harus ketatkan pembatasan pengunjung
Untuk itu, ujar dia, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi untuk memantau penerapan prokes di tempat publik.
Netty berpendapat bahwa animo masyarakat untuk berbelanja menelang lebaran tahun ini memang sangat besar, seolah pelepasan setelah lebaran tahun lalu masyarakat masih menahan diri.
“Salah satu pemicu lonjakan kasus di India adalah karena ribuan orang berenang dalam festival Kumbh Mela dan kondisi itu mirip dengan membludaknya pengunjung pasar dan mal di Tanah Air,” ungkap Netty.
Netty juga mengingatkan pemerintah soal potensi meningkatnya kegiatan wisata masyarakat saat libur lebaran.
Baca juga: Pangdam Jaya imbau pengelola mal batasi pengunjung dengan buka-tutup
Hal tersebut, menurut dia, karena masyarakat yang dilarang mudik kemungkinan besar lari ke tempat-tempat wisata yang dibuka pemerintah.
"Pemerintah daerah harus kerja ekstra untuk mengawasi penerapan prokes. Ini harus benar-benar disiapkan jika kita tidak ingin ada klaster-klaster wisatawan," katanya.
Terkait sektor pariwisata, sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengingatkan pengelola tempat wisata di berbagai daerah untuk menjalankan protokol kesehatan ketat agar angka COVID-19 tidak naik setelah lebaran.
"Yang melanggar ditutup," kata Sandiaga Uno dalam rilis di Jakarta, Rabu (5/5).
Sandiaga mengingatkan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan ketat khususnya saat liburan Idul Fitri yang berpotensi menimbulkan kerumunan di berbagai tempat, baik rumah tangga, tempat wisata, maupun tempat hiburan.
Dia mengatakan tidak ingin Indonesia mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19 seperti yang sekarang sedang melanda India.
"Pak Presiden mengingatkan kita setiap ada liburan dan pergerakan besar di tengah-tengah masyarakat ini memicu peningkatan penularan COVID-19. Libur Idul Fitri tahun lalu naik 93 persen. Libur Nataru (Natal Tahun Baru) naik 119 persen. Libur Maulid Nabi naik 95 persen," katanya.
Sandi menambahkan pihaknya gencar mengedukasi sekaligus menyosialisasikan program Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) menuju kondisi yang disebutnya sebagai better normal. CHSE itu tambahnya, adalah panduan untuk berbagai kegiatan seperti arung jeram, golf, meeting, incentives, conferences and exibitions (MICE) dan lain sebagainya, dengan penerapan prokes ketat.
"Siapkan aparat yang cukup untuk mengatur, jangan sampai kerumunan dibiarkan. Kita tidak ingin panen kasus setelah lebaran," kata Netty Prasetiyani dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, pasar dan mal ramai dikunjungi masyarakat, namun sebagian besar dari mereka abai dengan protokol kesehatan.
Baca juga: Pusat perbelanjaan di Yogyakarta harus ketatkan pembatasan pengunjung
Untuk itu, ujar dia, pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi untuk memantau penerapan prokes di tempat publik.
Netty berpendapat bahwa animo masyarakat untuk berbelanja menelang lebaran tahun ini memang sangat besar, seolah pelepasan setelah lebaran tahun lalu masyarakat masih menahan diri.
“Salah satu pemicu lonjakan kasus di India adalah karena ribuan orang berenang dalam festival Kumbh Mela dan kondisi itu mirip dengan membludaknya pengunjung pasar dan mal di Tanah Air,” ungkap Netty.
Netty juga mengingatkan pemerintah soal potensi meningkatnya kegiatan wisata masyarakat saat libur lebaran.
Baca juga: Pangdam Jaya imbau pengelola mal batasi pengunjung dengan buka-tutup
Hal tersebut, menurut dia, karena masyarakat yang dilarang mudik kemungkinan besar lari ke tempat-tempat wisata yang dibuka pemerintah.
"Pemerintah daerah harus kerja ekstra untuk mengawasi penerapan prokes. Ini harus benar-benar disiapkan jika kita tidak ingin ada klaster-klaster wisatawan," katanya.
Terkait sektor pariwisata, sebelumnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengingatkan pengelola tempat wisata di berbagai daerah untuk menjalankan protokol kesehatan ketat agar angka COVID-19 tidak naik setelah lebaran.
"Yang melanggar ditutup," kata Sandiaga Uno dalam rilis di Jakarta, Rabu (5/5).
Sandiaga mengingatkan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan ketat khususnya saat liburan Idul Fitri yang berpotensi menimbulkan kerumunan di berbagai tempat, baik rumah tangga, tempat wisata, maupun tempat hiburan.
Dia mengatakan tidak ingin Indonesia mengalami gelombang ketiga pandemi COVID-19 seperti yang sekarang sedang melanda India.
"Pak Presiden mengingatkan kita setiap ada liburan dan pergerakan besar di tengah-tengah masyarakat ini memicu peningkatan penularan COVID-19. Libur Idul Fitri tahun lalu naik 93 persen. Libur Nataru (Natal Tahun Baru) naik 119 persen. Libur Maulid Nabi naik 95 persen," katanya.
Sandi menambahkan pihaknya gencar mengedukasi sekaligus menyosialisasikan program Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE) menuju kondisi yang disebutnya sebagai better normal. CHSE itu tambahnya, adalah panduan untuk berbagai kegiatan seperti arung jeram, golf, meeting, incentives, conferences and exibitions (MICE) dan lain sebagainya, dengan penerapan prokes ketat.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2021
Tags: