Surabaya (ANTARA News) - Di tengah persoalan lumpur yang belum tuntas, Pilkada Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada 25 Juli 2010 berlangsung nisbi-"fair" dibandingkan dengan daerah lain di Jatim.

Mayoritas dari 1.286.649 warga "Kota Petis" akhirnya memilih pasangan Saiful Illah-Hadi Sutjipto yang diusung PKB, PKS, PDS, dan PPP dibandingkan dengan empat pasangan calon lainnya.

Saiful Illah yang semula wakil bupati itu meraih 450.586 suara atau sebanyak 60,46 persen suara pemilih yang mencoblos, sehingga dia menyisihkan empat pasangan calon lainnya, termasuk dua pasangan yang konon didukung PT Lapindo Brantas.

Dua pasangan yang konon didukung Lapindo adalah Yuniwati Teryana MBA-H. Sarto yang diusung Partai Demokrat (54.593 suara atau 7,32 persen), serta pasangan Bambang Prasetyo Widodo-Khoirul Huda yang didukung PDIP, Hanura, PKNU, dan Golkar (132.977 suara atau sebanyak 17,84 persen).

Tidak hanya itu, Saiful Illah juga mengalahkan istri Bupati Win Hendrarso yakni Dr Emmy Susanti yang menggandeng Khulaim Junaidi dengan dukungan dari PAN, Gerindra dan parpol nonparlemen (82.918 suara atau sekitar 11,13 persen), serta pasangan perseorangan, yakni Agung Subaly-Samsul Wahid (24.247 suara atau sekitar 3,25 persen).

Apalagi, calon bupati Emy Susanti dan Saiful Illah tampak "rukun" dengan mencoblos di satu tempat pemungutan suara (TPS) yakni TPS 1 Keluharan Magersari, Kecamatan Sidoarjo Kota.

Situasi yang berjalan "fair" itu juga tak lepas dari sikap Bupati Sidoarjo Win Hendrarso yang langsung mengucapkan selamat kepada Saiful Ilah sebagai calon bupati terpilih.

"Saya mengucapkan selamat kepada Pak Saiful yang telah terpilih sebagai kandidat yang dipilih rakyat pada pemilihan kepala daerah di Sidoarjo kali ini," katanya saat melakukan silaturahmi di kediaman Saiful Ilah di Jalan Malik Ibrahim Sidoarjo (26/7).

Ia mengemukakan visi dan misi yang diusung para kandidat calon Bupati Sidoarjo diharapkan bisa menjadi acuan calon terpilih untuk memajukan daerah tersebut menjadi lebih baik.

"Saya juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran pegawai di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk selalu mendukung kepemimpinan Pak Saiful pada periode 2010-2015," katanya.

Sementara itu, Saiful Ilah yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Sidoarjo mengaku senang dengan perolehan suara yang saat ini.

"Kemenangan ini merupakan kemenangan seluruh rakyat Sidoarjo," katanya.

Nasib Lumpur
Bagaimana dengan nasib luapan lumpur yang berlangsung sejak 29 Mei 2006 itu ?

Ketika berada di TPS bersama istrinya, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso berharap siapapun calon yang terpilih menjadi Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 masih peduli dan harus bisa menyelesaikan persoalan terutama korban Lumpur Lapindo.

"Siapapun pemimpin Sidoarjo yang akan terpilih nantinya harus bisa menyelesaikan persoalan yang saat ini masih tertunda, yakni persoalan bencana Lumpur Lapindo yang masih menyisakan persoalan," katanya setelah mencoblos di TPS 1 Kelurahan Magersari.

Ia mengemukakan tiga persoalan utama lumpur yang harus diselesaikan bupati terpilih adalah dampak sosial, dampak lingkungan, dan pembangunan infrastruktur.

"Saya juga berharap supaya bupati terpilih nanti harus memikirkan kemajuan akan perkembangan Kabupaten Sidoarjo ke depan," kata Bupati Win yang akan mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2010 itu.

Menanggapi hal itu, Saiful Illah menyatakan seluruh ide dan gagasan para calon yang tidak lolos akan tetap digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan Sidoarjo menjadi lebih baik.

"Program pertama yang akan saya lakukan adalah memperbaiki infrastruktur di Sidoarjo, kemudian persoalan lumpur juga akan menjadi prioritas," kata calon yang diusung PKB itu.

Untuk masalah lumpur, kata dia, di antaranya masalah ganti rugi kepada korban lumpur dan juga perbaikan infrastruktur yang rusak karena terendam lumpur.

"Selain itu, masalah pembebasan lahan tanah kas desa (TKD) juga akan menjadi perhatian kami supaya masalah yang terjadi seputar lumpur segera terselesaikan," katanya.

Namun, janji itu diragukan pakar hukum lingkungan dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Dr Suparto Wijoyo. "Saya nggak yakin dengan janji itu, karena janji serupa sudah sejak lama disuarakan," katanya.

Bagi Suparto, syarat untuk menuntaskan kasus lumpur Lapindo adalah pejabat yang berkuasa mau melakukan `hijrah` untuk menegakkan hukum lingkungan dengan tidak serba ragu dalam menghadapi arogansi pusat.

"Sidoarjo harus dipimpin orang yang `bonek` mengambil alih persoalan untuk memulihkan jalan akses (tol dan jalan negara) sepanjang 20-30 km antara Porong-Gempol, relokasi jalur pipa gas, jalur pipa air minum, jembatan Kali Porong, dan jalur kereta api," katanya.
(E011*ANT-074/B010)