Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) merilis 84,2 persen masyarakat di Indonesia merasa puas dengan program kerja 100 hari kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Kami melihat ada kenaikan cukup signifikan bila dibanding dengan 2020, dimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Polri berada pada angka 82,9 persen," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Dr Edi Hasibuan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kapolri dan Menkoinfo bahas pembangunan infrastruktur TIK di daerah 3T

Sigit mulai menjabat Kapolri pada 27 Januari 2021 dan pada 6 Mei besok akan genap 100 hari menjabat.

Menurut Edi, masyarakat merasa puas atas kinerja Polri karena sejak tiga bulan terakhir, Polri banyak melahirkan inovasi dalam pelayanan publik, mulai dari tilang elektronik, polsek tidak lagi mengurus kasus pidana hingga aplikasi pengawasan langsung dari publik.

Menurut mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) ini, Lemkapi melakukan riset pada 21 April sampai 4 mei 2021 dengan 800 responden berusia 20 hingga 50 tahun di 20 polda menggunakan telepon.

Baca juga: Kapolri fasilitasi anak prajurit KRI Nanggala jadi anggota Polri

Menurut Manager Riset Lemkapi Andi Triharyono, sejumlah inovasi yang banyak diapresiasi publik antara lain penerapan tilang elektronik (ETLE).

Penegakan hukum di jalan raya ini memberikan dampak perubahan besar, tidak mengenal diskriminasi, dan kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat, kata Andi.

"Sisten tilang elektronik memaksa masyarakat patuh dalam berlalu lintas di jalan," kata dosen yang sudah lebih dari 10 tahun berpengalaman dalam lembaga survei ini.

Sementara itu, Edi Hasibuan mengatakan penerapan tilang elektronik akan menghilangkan penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum yang selama ini banyak disorot masyrakat.

Baca juga: Kapolri minta Satgas Nemangkawi tak kendor perangi KKB

Selain itu, kata dia, pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring juga meningkatkan kepercayaan publik.

Program lain, kata dia, adalah pengawasan masyarakat langsung terhadap Polri lewat aplikasi Propam Presisi dan TV Polri juga banyak didukung masyrakat.

"Kami melihat masyarakat mengaku puas, karena Kapolri telah memunculkan saluran baru untuk mengawasi kinerja Polri," kata Edi

Kemudian, kata dia, kehadiran polisi virtual juga mampu membuat masyarakat merasa nyaman dalam menggunakan media sosial dan menghilangkan kecurigaan kriminalisasi.

Selain itu, kebijakan Kapolri menetapkan 1.062 polsek yang tidak lagi mengurus perkara dan mengedepankan pembinaan keamanan disambut positif, katanya.

Disamping pelayanan publik, terobosan lain yang juga banyak diapresiasi adalah pemberantasan terorisme yang humanis dan mengungkap berbagai kasus kejahatan besar mulai dari mafia tanah hingga pengungkapan 2,5 ton sabu-sabu.

Namun, disi lain Lemkapi juga merilis ada 10,3 persen responden mengaku belum sepenuhnya puas atas pelayanan Polri. Mereka masih menyebutkan ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan dalam penanganan perkara pidana.

Ada juga responden juga menginginkan agar penanganan korupsi di kepolisian diperkuat.

Lemkapi juga menyebutkan ada sekitar 5,5 persen publik tidak memberikan komentar karena masih mempelajari dan memberikan waktu kepada Kapolri untuk terus bekerja.