Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) turut membantunya mengawasi jalannya reformasi perpajakan.

"Kepada Pak Kuntoro (Ketua UKP4), tolong bantu memantau (pelaksanaan tiga instruksi presiden terkait reformasi perpajakan)," kata Presiden Yudhoyono saat memberikan pengarahan kepada jajaran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Sebelumnya Presiden menyampaikan tiga instruksi khusus untuk Direktorat Jenderal Pajak, terutama pascamunculnya sejumlah kasus penyelewengan pajak oleh oknum petugas pajak yang mencemarkan nama baik lembaga itu.

Ketiga instruksi itu adalah pertama, Presiden meminta jajaran Ditjen Pajak menghentikan segala bentuk kejahatan dan penyimpangan tanpa perlu menunggu sampai reformasi selesai.

Kedua, Presiden menginstruksikan jajaran Ditjen Pajak untuk terus melakukan reformasi dan meningkatkan capaian.

"Yang sudah baik dijaga dan ditingkatkan," ujarnya.

Kemudian instruksi ketiga Presiden ditujukan kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo.

"Untuk Menkeu saya harap mendukung penuh dan fasilitasi penuh upaya untuk meningkatkan kinerja dari dua Ditjen tersebut seraya memberikan pengawasan yang efektif," katanya.

Presiden meminta agar ketiga instruksinya tersebut dijalankan dengan baik dan berjanji untuk melakukan pemantauan.

"Ini kontrak kerja saya dengan saudara, pakta integritas saya dengan saudara," katanya.

Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan acara itu antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Jaksa Agung Hendarwan Supanji, dan Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto.



Kecewa

PAda kesempatan yang sama, Presiden Yudhoyono juga mengemukakan kekecewaannya karena masih ditemui kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea dan Cukai.

"Dalam bahasa terang saya harus menyampaikan kekecewaan karena masih ada korupsi di lingkungan saudara. Masih ada oknum petugas pajak yang kejahatannya itu luar biasa, tidak pernah terbayangkan," kata Presiden.

Oleh karena itu, katanya, apabila terjadi demoralisasi dan demotivasi di lingkungan Ditjen Pajak akibat hujatan masyarakat hendaknya Ditjen Pajak melakukan introspeksi.

"Demoralisasi dan demotivasi sumbernya, biang keladinya, karena perilaku dari sejumlah oknum yang mencoreng nama baik Direktorat Jenderal Pajak dan, pada kasus-kasus tertentu, di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai," katanya.

Presiden merujuk pada kasus beruntun yang melibatkan Ditjen Pajak terutama yang terkait dengan penggelapan pajak Gayus Tambunan dan Bahasyim Asidi serta pemalsuan restitusi pajak di Surabaya dan Bandung.

Sekalipun merasa kecewa dengan masih ditemuinya kasus-kasus penggelapan yang dilakukan oknum di Ditjen Pajak namun Presiden juga mengaku senang dengan kinerja lembaga itu. (*)

(T.G003*F008/R009)