Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus Ami mengatakan pemerintah perlu strategi dalam tata kelola kebijakan pangan menjaga stabilitas harga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021.

Gus Ami dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan setiap menjelang Idul Fitri, kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok seolah menjadi menu wajib, bahkan telah menjadi hukum pasar. Siklus tahunan itu pun belum tertangani secara tuntas dan mendasar.

Pemerintah diharapkan bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani dengan kenaikan harga-harga komoditas pokok di era pandemi seperti saat ini dengan masyarakat bawah menjadi yang paling terdampak.

Gus Ami mengatakan hal mendesak yang harus segera dilakukan saat ini adalah melakukan reposisi strategi dalam tata kelola kebijakan pangan dalam konteks yang lebih luas.

Tata kelola yang dimaksud itu untuk memastikan ketercukupan pasokan bahan makanan di seluruh daerah Indonesia. Selain itu juga memastikan jalur distribusi yang memadai dan terjangkau sehingga bisa memangkas biaya logistik yang muaranya keterjangkauan daya beli masyarakat.

“Soal ketersediaan pangan dan aksesibilitas bahan pangan ini adalah kunci”, kata Gus Ami.

Gus Ami menyatakan, di setiap momen Idul Fitri kenaikan harga-harga seolah menjadi sebuah hal wajib itu, maka di situlah negara harus hadir.

Menurut Gus Ami negara harus mampu melakukan pemberdayaan sistem pasar serta mekanisme pemasaran yang efektif dan efisien, yang disempurnakan melalui kebijakan tata niaga.

“Intervensi negara dalam hal distribusi pangan pokok masih relevan untuk melindungi konsumen dari melambungnya harga-harga yang kadang tak terkendali,” kata Ketua Umum DPP PKB itu.

Gus Ami mengingatkan persoalan tata kelola pangan ditengarai menjadi sebab utama impor beberapa kebutuhan bahan pangan dan melonjaknya harga-harga karena dikendalikan segelintir pemain.

Karena itu menurut Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesra itu, ke depan harus ada tindakan cepat dan terobosan yang harus diambil pemerintah untuk melakukan reformasi tata kelola pangan secara keseluruhan. Langkah nyata, komprehensif dan mendasar diperlukan untuk mengatasi persoalan pangan di Indonesia.

“Pemerintah harus segera melakukan listing terhadap seluruh perangkat perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan dan kemudian dilihat bagaimana kerangka eksekusinya untuk selanjutnya dibuat roadmap yang jelas”, ucapnya.

Menurutnya salah satu penyebab tidak efektifnya berbagai instrumen kebijakan untuk menjaga fluktuasi harga bahan pangan adalah soal tata kelola kelembagaan pangan.

Bagi Gus Ami, desain tata kelola kelembagaan ini mutlak diperlukan untuk menunjang kerangka dasar ketahanan pangan Indonesia. Kelembagaan di sini adalah sebuah aturan main yang diikuti dan ditegakkan secara baik.