Jakarta (ANTARA) - Perjanjian internasional Paris Agreement telah membuat negara-negara di seluruh dunia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi baru terbarukan agar bisa mencegah peningkatan suhu bumi 2 derajat Celcius.

Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman meminta Pemerintah Indonesia tidak terjebak dengan isu global terkait penurunan emisi karbon sementara beberapa sumber energi fosil, seperti gas bumi dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.

"Jangan sampai kita terjebak pada isu global di mana kita punya target menurunkan emisi karbon, tetapi beberapa sumber energi yang masih bagus justru disingkirkan," kata Maman Abdurrahman dalam Konferensi Energi Baru Terbarukan yang digelar secara virtual di Jakarta, Senin.

Merujuk data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia memiliki cadangan gas bumi sebanyak 62,4 triliun kaki kubik dengan cadangan terbukti sebesar 43,6 triliun kaki kubik.

Sedangkan total keseluruhan sumber daya batu bara di Indonesia tercatat mencapai 143,73 miliar metrik ton dengan cadangan 38,81 miliar metrik ton.

Berkaca dari potensi itu, Maman menyampaikan bahwa urusan energi tak hanya tentang lingkungan semata tetapi juga urusan ekonomi yang melibatkan banyak sumber daya, industri, dan teknologi.

"PLN atau Pertamina suka tidak suka akan melihat aspek ekonomi yang akan menjadi argumentasi kita semua," ujar politisi fraksi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut dia mengingatkan saat ini kondisi bangsa belum siap untuk menghadapi transisi energi karena kombinasi antara instansi yang menjalankan kebijakan tersebut belum optimal akibat ego sektoral.

"Kita jangan terjebak dengan penurunan emisi karbon, namun kondisi bangsa saat ini belum siap. Kombinasi antara instansi belum optimal sehingga masih perlu didorong," kata Maman.

Diketahui, Pemerintah Indonesia saat ini menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai motor penggerak energi baru dan terbarukan untuk mencapai target bauran energi 23 persen pada 2025.

Namun, program pengembangan energi ramah lingkungan tersebut masih mengalami persoalan, salah satunya ketergantungan impor komponen panel surya dari luar negeri seperti China.

Baca juga: Komisi VII DPR dorong pengembangan nuklir untuk energi alternatif
Baca juga: Tekan impor BBM, DPR dukung optimalisasi kilang dalam negeri Pertamina
Baca juga: Ridwan Kamil minta ladang minyak tak terurus agar dikelola daerah