Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan kerangka berpikir kepala daerah dalam menjalankan suatu pemerintahan daerah harus berbasis inovasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut.

"Perlunya mengubah paradigma pemerintahan dan pembangunan, yang semula beriorientasi pada birokrasi yang bussiness as usual menjadi berbasis inovasi," kata Wapres Ma’ruf Amin saat mengikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah XXV secara virtual dari Jakarta, Senin.

Pengembangan inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan daerah, lanjut Wapres, harus memanfaatkan modal sumber daya yang telah ada mulai dari kultur, masyarakat, alam, teknologi informasi dan nilai kearifan lokal.

Baca juga: Akmal: Hari Otda momentum kepala daerah atasi dampak pandemi COVID-19
Baca juga: Ini 3 rekomendasi SMI agar pelaksanaan otda optimal pulihkan ekonomi
Baca juga: Pakar paparkan penyebab indeks kemandirian fiskal daerah rendah

Perbaikan pola pikir dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah menuju ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif dan kreatif juga harus dilakukan secara sinergis antara pemda dengan DPRD dan juga pusat.

"Wujudkan harmonisasi melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pengendalian urusan pemerintahan konkuren, yang berpedoman pada NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) serta SPM (standar pelayanan minimal) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," jelasnya.

Dengan demikian, tambahnya, manfaat kualitas dan kuantitas pelayanan publik dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan Peringatan Hari Otda XXV dapat dijadikan momentum bagi kepala daerah dalam menjalankan kebijakan penanganan COVID-19.

"Momentum ini adalah challenge bagi semua kepala daerah. Ketika mereka berhasil keluar dari dampak sosial dan dampak ekonomi pandemi COVID-19, di situlah kepala daerah hebat," kata Akmal dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (23/4).

Dia juga mengingatkan kepada jajaran pemda untuk membangun komunikasi baik dengan pemerintah pusat, antara pemprov dengan pemkab/pemkot dan DPRD, sehingga persoalan di daerah dapat diselesaikan bersama.