Legislator: Pemerintah perlu segera mewujudkan badan ketahanan pangan
23 April 2021 21:42 WIB
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subhi saat berkunjung ke Kawasan Industri Kecil Hasil Tembakau (KIHT) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (23/4/2021). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Kudus (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subhi meminta pemerintah untuk segera mewujudkan badan ketahanan pangan sebagai salah satu upaya mengatasi komoditas yang setiap musim pancaroba harga jualnya melambung tinggi.
"Tujuan adanya badan ketahanan pangan tersebut, tentu sebagai stok penyangga sehingga ketika harga melambung tinggi bisa distabilkan," ujarnya ditanya terkait melambungnya harga jual kedelai di sela-sela kunjungan kerja ke Kudus, Jumat.
Menurut dia desain besarnya mewujudkan badan ketahanan pangan itu. Tetapi amanat Undang-Undang belum dilaksanakan pemerintah, karena pemerintah masih ambigu antara Bulog sebagai ketahanan pangan atau Bulog dilebur menjadi lembaga baru.
Kenyataan selama ini, kata politisi PKB itu, semua komoditas ketika memasuki musim pancaroba selalu melambung tinggi harga jualnya, sementara Bulog sebagai badan penyangga pangan yang selalu diharapkan sebagai salah satu buffer atau penyangga tidak mampu, baik komoditas padi maupun yang lain.
"Kasus kedelai juga seperti itu," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, perlu segera diwujudkan badan ketahanan pangan, sehingga semua menjadi salah satu buffernya sektor-sektor yang dianggap merugikan petani.
Harga jual kedelai impor di Kabupaten Kudus saat ini mencapai Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga normal berkisar Rp6.500/kg.
Baca juga: BKP: Indeks ketahan pangan sempat turun saat pandemi COVID-19
Baca juga: FAO serukan pentingnya sistem pangan yang lebih tangguh
"Tujuan adanya badan ketahanan pangan tersebut, tentu sebagai stok penyangga sehingga ketika harga melambung tinggi bisa distabilkan," ujarnya ditanya terkait melambungnya harga jual kedelai di sela-sela kunjungan kerja ke Kudus, Jumat.
Menurut dia desain besarnya mewujudkan badan ketahanan pangan itu. Tetapi amanat Undang-Undang belum dilaksanakan pemerintah, karena pemerintah masih ambigu antara Bulog sebagai ketahanan pangan atau Bulog dilebur menjadi lembaga baru.
Kenyataan selama ini, kata politisi PKB itu, semua komoditas ketika memasuki musim pancaroba selalu melambung tinggi harga jualnya, sementara Bulog sebagai badan penyangga pangan yang selalu diharapkan sebagai salah satu buffer atau penyangga tidak mampu, baik komoditas padi maupun yang lain.
"Kasus kedelai juga seperti itu," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, perlu segera diwujudkan badan ketahanan pangan, sehingga semua menjadi salah satu buffernya sektor-sektor yang dianggap merugikan petani.
Harga jual kedelai impor di Kabupaten Kudus saat ini mencapai Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga normal berkisar Rp6.500/kg.
Baca juga: BKP: Indeks ketahan pangan sempat turun saat pandemi COVID-19
Baca juga: FAO serukan pentingnya sistem pangan yang lebih tangguh
Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: