Jakarta (ANTARA) - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) tentang pelaksanaan teknis fasilitasi kemitraan penanaman modal dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Perjanjian kerja sama ditandatangani secara langsung oleh Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot dan Sekretaris Jenderal Hipmi Bagas Adhadirgha di Kantor BKPM, Jakarta, Kamis (22/4).

"Dengan momentum penandatanganan kerja sama ini, kami harapkan kita bisa lebih meningkatkan kolaborasi. Selain itu peluang-peluang yang cukup besar tidak hanya dalam bentuk kegiatan yang sifatnya kemitraan, tapi kita bisa dorong pengusaha yang kegiatan investasinya masuk dalam usaha kecil ditingkatkan kelasnya jadi menengah, yang menengah menjadi besar. Ini sifatnya bisa kita luaskan kegiatan operasionalnya, bukan hanya dalam negeri, tapi bagaimana juga kita bisa menguasai pasar kawasan," kata Yuliot dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan perjanjian ini merupakan bagian dari penguatan dan pemberdayaan UMKM dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

Perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat memberikan kesempatan luas bagi pelaku usaha nasional di daerah, khususnya UMKM dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi manajemen usahanya, sehingga dapat naik kelas dan berdaya saing global.

Yuliot menyampaikan BKPM telah melakukan kerja sama dengan berbagai perbankan besar di Indonesia. Hal itu dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka kemitraan yang memerlukan pembiayaan.

"Dalam setiap fasilitasi kemitraan, nantinya juga selalu didampingi oleh perbankan untuk melihat kalau ada kendala dalam pembiayaan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi kemitraan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bagas menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan BKPM kepada Hipmi, khususnya di era pandemi COVID-19 yang telah berlangsung sejak tahun 2020 lalu.

Menurut Bagas, saat ini seluruh anggota HIPMI dari Sabang hingga Merauke memiliki antusiasme yang tinggi untuk dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Mudah-mudahan apa yang sudah kita tandatangani hari ini menjadi tonggak sejarah bagi teman-teman. Insha Allah dapat menciptakan pengusaha-pengusaha baru," katanya.

Salah satu ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini meliputi pengembangan pelaku UMKM melalui platform digital. Hal ini dilaksanakan melalui fasilitasi penyiapan wadah yang menghubungkan jejaring investor dan inventor untuk bertemu, kemudian bekerja sama sebagai upaya mempercepat industri pengolahan sumber daya lokal Indonesia, yang disebut dengan "Digital Technopreneur Fest" (DTF).

Melalui kegiatan DTF, diharapkan dapat menumbuhkan wirausahawan muda melalui inovasi perusahaan-perusahaan rintisan (startup) berbasis optimalisasi digital technopreneur muda sebagai agen penggerak inovasi manufaktur untuk mewujudkan investasi yang berkualitas.

Selain itu, ruang lingkup perjanjian kerja sama ini juga meliputi pertukaran data dan informasi antara Aplikasi Potensi Investasi Regional (PIR) dengan database anggota Pengusaha Muda Indonesia, dan fasilitasi kemitraan antara penanam modal skala besar dengan UMKM yang terdaftar di BKPM.

Perjanjian kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman sebelumnya yang telah ditandatangani Kepala BKPM dengan Ketua Umum HIPMI tentang Kerja sama di Bidang Penanaman Modal pada 10 Februari 2021.

Baca juga: BKPM perlu arahkan investasi di daerah jadi padat karya

Baca juga: Bahlil: program kemitraan dengan perusahaan dorong UMKM naik kelas

Baca juga: Presiden minta nilai kemitraan usaha besar-UMKM naik berlipat ganda