Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Ia menjelaskan Indonesia merupakan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dan industri kelapa sawit telah menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 16 juta tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Kekayaan dan kejayaan perkebunan nusantara telah terkenal semenjak dahulu dan mempunyai sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kemewahan rempah-rempah dan hasil kebun kita menjadi primadona pada abad ke-18 dan menjadi incaran bangsa-bangsa lain,” ujar Airlangga dalam webinar Menuju Perkebunan Indonesia Berkelanjutan di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Kementerian Pertanian: Peremajaan sawit rakyat mulai meningkat

Ia mengatakan produksi minyak sawit dan inti sawit pada tahun 2018 tercatat sebesar 48,68 juta ton, yang terdiri dari 40,57 juta ton crude palm oil (CPO) dan 8,11 juta ton palm kernel oil (PKO).

Jumlah produksi tersebut berasal dari Perkebunan Rakyat sebesar 16,8 juta ton (sebesar 35 persen), Perkebunan Besar Negara sebesar 2,49 juta ton (sebesar 5 persen) dan Perkebunan Besar Swasta sebesar 29,39 juta ton (sebesar 60 persen).

Sedangkan total ekspor perkebunan pada 2018 mencapai 28,1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp393,4 triliun. Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap perekonomian nasional diharapkan semakin meningkat memperkokoh pembangunan perkebunan secara menyeluruh.

Untuk itu, Airlangga menegaskan bahwa kelapa sawit di Indonesia dibangun dengan pendekatan yang memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.

Baca juga: Indonesia gaungkan sertifikat ISPO promosikan sawit di internasional

Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yang telah diatur secara khusus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024, pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek pengarusutamaan yang bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif, serta menjaga lingkungan hidup, sehingga mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah Indonesia menyakini bahwa pembangunan kelapa sawit berkelanjutan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Ia juga menyampaikan upaya mengakselerasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan, telah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, yang biasa dikenal dengan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO.

Baca juga: Kemendag sebut kelapa sawit topang perekonomian nasional saat pandemi

Peraturan ini mewajibkan seluruh tipe usaha kelapa sawit yaitu Perkebunan Besar Negara, Perkebunan Besar Swasta dan Perkebunan Rakyat Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi ISPO, sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dilakukan telah mengikuti prinsip dan kaidah keberlanjutan.

Pemerintah, kata dia, berkomitmen untuk melakukan peremajaan atau re-planting sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik pekebun pada 2021 ini. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit khususnya ditingkat pekebun rakyat.

“Kerja sama dan kolaborasi dalam pembangunan kelapa sawit berkelanjutan antar seluruh cakupan industri kelapa sawit, mulai dari perkebunan hingga pemanfaatan produk kelapa sawit dan turunannya di berbagai sektor industri, merupakan sebuah keniscayaan. Diperlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk stakeholder yang mengikuti webinar pada kesempatan ini. Semoga perkebunan di Indonesia semakin berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Kementan targetkan peremajaan sawit rakyat tumbuh 180 ribu ha/tahun

Baca juga: Indonesia ajak Malaysia untuk lawan kampanye negatif kelapa sawit