Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional Arsjad Rasjid berharap pembangunan ibu kota negara yang baru akan melibatkan para pakar berbagai disiplin ilmu, baik di bidang perencanaan regional, arsitektur, lingkungan hidup, dan ekonomi.

“Pelibatan pakar dari berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan, untuk menciptakan ketersambungan antara tahapan perencanaan mulai dari level makro hingga level mikro dan tahapan-tahapan pembangunan," kata Arsjad dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara adalah lokasi yang sangat strategis karena memiliki lahan yang luas.

"Pemindahan ibu kota negara juga secara otomatis akan menciptakan sentra-sentra baru perekonomian dan menumbuhkan populasi pengusaha nasional di daerah,” jelas Arsjad yang kini mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Rencananya, wilayah itu akan berperan sebagai ibu kota pemerintahan dan Jakarta dijadikan sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

"Saya mengapresiasi keterbukaan pemerintah pada rencana pembangunan ibu kota negara yang baru. Sejak awal perencanaan, pemerintah sangat terbuka menerima masukan-masukan dari pengusaha dan kalangan lainnya. Ini penting dan menjadi awal yang baik," ujarnya.

Arsjad yang juga menjabat Direktur Utama PT Indika Energy Tbk itu mengungkapkan, ibu kota negara yang akan dibangun pemerintah adalah sebuah kota dunia yang menampung semua kalangan dari berbagai latar belakang bangsa dan budaya, sehingga wajar apabila banyak pakar dari berbagai disiplin ilmu diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ibu kota negara yang sangat didambakan bangsa Indonesia.

Pelibatan pakar dari beragam disiplin ilmu akan mewujudkan sebuah ibu kota negara yang nantinya menjadi contoh bagi dunia internasional mengenai upaya Indonesia membangun kota negara dengan menjunjung tinggi pelestarian alam, hutan hujan tropis, dan keberpihakan kepada masyarakat lokal.

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan titik nol pembangunan ibu kota negara dan lokasi Istana Negara di Penajam Paser Utara.

Saat ini, persiapan tentang pemindahan ibu kota negara telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang meliputi pembangunan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan aktivitas pembangkit kegiatan ekonomi di ibu kota negara.

Pembangunan ibu kota negara juga dirancang sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19. Adapun target pembangunan hingga 2024 meliputi pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) beserta sarana dan prasarana pendukungnya.

Pembangunan fisik tahap awal atau soft groundbreaking di KIPP diagendakan setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang telah tercantum di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Baca juga: Pemerintah serahkan RUU IKN ke DPR setelah reses
Baca juga: Anggota DPR nilai pemindahan ibu kota kurangi beban Jakarta
Baca juga: Kadin genjot pelatihan vokasi untuk ciptakan banyak pengusaha muda