Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya menekan angka kasus stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita di Indonesia menjadi 14 persen pada 2024.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Rizal Damanik, mengatakan Indonesia saat ini masih menduduki perangkat 108 dari total 132 negara dengan jumlah kasus stunting.

"Berdasarkan laporan gizi global tahun 2018 menunjukkan prevalensi stunting Indonesia dari 132 negara berada pada peringkat ke-108, sedangkan di kawasan Asia Tenggara prevalensi stunting Indonesia tertinggi ke dua setelah Kamboja," katanya saat menyampaikan sambutan dalam acara Ambassador Talk bertema "Approaches to Prevent Stunting from Defferent Perspective" secara daring, Rabu sore.

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan, angka stunting nasional mengalami penurunan dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 30,8 persen pada 2018.

"Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019, angka ini menurun menjadi 27,6 persen," katanya.

Baca juga: BKKBN : 1.000 hari sejak awal kehamilan masa krusial cegah stunting

Meski mengalami penurunan kasus, Rizal menyebut bahwa angka kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20 persen.

Rizal mengemukakan terdapat beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kasus stunting di Indonesia, yakni kurangnya asupan nutrisi, infeksi kronis akibat sanitasi yang tidak layak, hingga fasilitas pelayanan kesehatan yang masih terbatas.

"Selain itu terdapat faktor sosial, politik, budaya dan ekonomi yang juga berkontribusi terhadap angka stunting di Indonesia," katanya.

Menurut Rizal, berbagai pendekatan dalam upaya menekan kasus stunting tengah dilakukan pemerintah Indonesia.

"Upaya secara langsung meliputi pemberian makanan tambahan pertama untuk ibu hamil, pemberian suplemen zat besi untuk ibu hamil, promosi pemberian ASI secara terus menerus untuk antisipasi malnutrisi," katanya.

Baca juga: Kurang asupan gizi sebabkan stunting hingga lemahkan otak

Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah, kata Rizal, adalah meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi yang bermutu dan layak, meningkatkan akses dan kualitas gizi di berbagai pelayanan kesehatan, meningkatkan komitmen kesadaran dan pola asuh orang tua terhadap anak.

Melalui serangkaian pendekatan itu, Rizal berharap target mengurangi kasus stunting dari 27,6 persen persen menjadi 14 persen pada 2024 bisa tercapai.

"Pada Januari 2021 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk memimpin pelaksanaan menurunkan kasus stunting," katanya.

Sementara itu acara Ambassador Talk bertema "Approaches to Prevent Stunting from Defferent Perspective" juga dihadiri secara langsung Deputy Head of Mission, Soren Bindesboll serta Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

Baca juga: KKP bagikan paket olahan ikan di 112 kabupaten upaya perangi stunting
Baca juga: BKKBN rancang 10 strategi pokok turunkan kekerdilan