Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Syarif mengatakan perlunya kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan resiliensi terhadap bencana yang ditimbulkan sebagai dampak perubahan iklim.

Dalam diskusi virtual tentang resiliensi dan pengurangan risiko bencana perubahan iklim yang dipantau dari Jakarta, Rabu, Laode mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara yang rentan mengalami bencana, kini merasakan bencana akibat faktor perubahan iklim seperti cuaca ekstrem.

"Kalau kita lihat kebijakan kita tidak didesain untuk meningkatkan resiliensi kita," kata Laode, yang pernah menjabat sebagai salah satu komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2015-2019, dalam diskusi yang diadakan Thamrin School of Climate Change and Sustainability.

Baca juga: Bappenas siapkan beberapa skenario Indonesia capai nol emisi karbon

Dia mengatakan kebijakan dari segi perundang-undangan sampai aturan yang berada di bawahnya banyak yang tumpang tindih dan menimbulkan tidak bisa terjadinya koordinasi.

Selain itu, dalam sisi legislasi horizontal yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam serta industri tidak pernah dibuat dengan sinkron.

"Saya ingin mengingatkan kita semua dan mengingatkan pemerintah serta parlemen bahwa kebijakan dan strategi pembangunan nasional itu harus kita upayakan sedemikian rupa agar melindungi alam, menambah kemaslahatan manusia Indonesia," kata ahli lingkungan hidup itu.

Dalam diskusi yang sama, Country Manager International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) Indonesia Ari Mochamad mengatakan bahwa wujud pembangunan yang beradab dan berkeadilan harus memperhatikan generasi saat ini dan mendatang dengan kualitas lingkungan hidup yang baik, menyadari terbatasnya sumber daya alam, dan memiliki ketahanan akan krisis iklim.

Baca juga: Indonesia dorong kolaborasi internasional capai target penurunan GRK

Baca juga: BNPB gabungkan pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim

"Wilayah yang berketahanan adalah wilayah yang bukan terbebas dari ancaman bencana," tegas Ari.

Namun, wilayah berketahanan diperlukan dimana pemerintah daerah dan masyarakat perlu menyiapkan sistem yang kokoh menghadapi risiko bencana serta harus dilakukan dengan perencanaan yang kuat.