Mamuju (ANTARA News) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang melakukan kungjungan kerja ke Mamuju ibukota Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan evaluasi atas pembentukan daerah otonom di wilayah itu.
Tim rombongan Komisi II yang berjumlah 10 orang anggota, dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo, di Mamuju, Kamis, mengatakan, dalam reses masa persidangan III tahun 2009-2010, komisi II telah melakukan pemantauan secara langsung kondisi daerah provinsi terbungsu itu selama empat hari dari tanggal, 5 hingga 8 Juli 2010.
"Kunker ini akan menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi kami, apa saja yang telah dilakukan dan kemajuan yang telah dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi sejak resmi menjadi daerah otonom baru," kata dia.
Ia mengatakan, beberapa hal yang akan dievaluasi itu adalah pecapaian pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, sektor ekonomi masyarakat, pendapatan asli daerah, aparatur, serta pembinaan asset dan dokumen.
"Tingkat pencapaian pembangunan yang ada di Sulbar akan kami evaluasi pasca masa reses ini dilakukan," ungkapnya.
Selain itu, kata Ganjar, juga mengamati sejauh mana implementasi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintahan di wilayah provinsi.
"Tim Komisi II DPR akan mempelajari segala hambatan apa yang telah dihadapi dari implementasi PP tersebut," jelasnya.
Ia mengemukakan, banyak hal yang harus dicermati dalam pelaksanaan pembangunan di daerah termasuk penggunaan anggaran dari program prioritas yang diusulkan selama ini.
"Kita pun akan mengevaluasi sejauh mana penyerapan penggunaan anggaran atas usulan anggaran yang ada di daerah Sulbar,"ucap politisi PDI-P itu.
Ganjar menambahkan, pihaknya juga telah melakukan peninjauan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang diterapkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten Mamuju.
"Program SIAK ini terkait dengan implementasi UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan apakah sudah tergabung secara online antar daerah bahkan online secara nasional dan bagaimana kesiapan back-up sistem datanya serta kesiapan sumber daya manusianya," jelasnya. (*)
(KR-ACO/R009)
DPR Evaluasi Pembentukan Daerah Otonom di Sulbar
8 Juli 2010 23:32 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ganjar Pranowo. (ANTARA)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2010
Tags: