Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari memastikan pemerintah Indonesia mengutamakan pembiayaan secara mandiri dalam menangani pandemi COVID-19 dengan memperbesar porsi Surat Berharga Negara Domestik.

“Pendalaman pasar keuangan domestik akan terus dilakukan untuk mendukung kemandirian pembiayaan ini,” katanya dalam akun twitter pribadinya @rahayupuspa7 di Jakarta, Senin.

Puspa mengatakan upaya pemerintah ini sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang yang ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN Domestik.

Ia menyebutkan hingga akhir Februari 2021 utang dalam bentuk SBN Domestik mencapai 66,59 persen dari total komposisi utang yang ada.

Menurutnya, hal itu menjadi latar belakang adanya penekanan dan pengelolaan utang Indonesia yang lebih baik dibanding negara-negara lain.

Puspa menuturkan banyak negara menambah utangnya untuk memenuhi kebutuhan mengatasi pandemi dan tekanan ekonomi sehingga rasio utang terhadap GDP-nya meningkat sangat tajam.

Tak hanya itu, Puspa mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rangkaian 2021 IMF-WBG Spring Meetings juga menyatakan Indonesia berhasil menjaga defisit anggaran relatif rendah dan memiliki daya tahan yang baik.

Sementara itu, bagi negara-negara miskin yang menghadapi tantangan lebih besar diberikan bantuan berupa fasilitas penundaan pembayaran kewajiban utang dalam program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) hingga akhir 2021.

Implementasi Common Framework for Debt Treatment beyond the DSSI ini memungkinkan 73 negara miskin mendapatkan keringanan pembayaran kewajiban utang secara a case-by-case basis.

Pelaksanaan DSSI dan Common Framework bagi negara-negara miskin tersebut diinisiasi oleh G20 dan mendapatkan dukungan dari stakeholder.

Pada 2020, realisasi DSSI bagi negara-negara miskin itu mencapai 5,7 miliar dolar AS dan pada semester pertama tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 7,3 miliar dolar AS.

Puspa menyatakan Sri Mulyani dalam pertemuan tersebut memastikan Indonesia mendukung pelaksanaan DSSI & Common Framework serta peran Bank Dunia dan IMF dalam membantu negara-negara miskin.

Hal ini dilakukan agar mereka mendapat fasilitas pembiayaan vaksin, tata kelola pembiayaannya meningkat sekaligus bentuk penerapan strategi pemulihan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif.

Baca juga: BI: Utang luar negeri RI tumbuh 4 persen pada Februari 2021
Baca juga: Mahfud sebut tagihan utang BLBI capai Rp110 triliun lebih
Baca juga: IMF khawatirkan negara kelas menengah terdampak pandemi