Kementerian PUPR bakal bantu entaskan RTLH di Kampung Inggris Kediri
18 April 2021 16:30 WIB
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid (kanan) dengan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. ANTARA/HO-Ditjen Perumahan Kementerian PUPR/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri untuk mengentaskan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di daerah Kampung Inggris Kediri, Jawa Timur.
"Kami siap membantu pemda termasuk Pemkab Kediri yang ingin mengentaskan masalah rumah tidak layak huni di daerah Kampung Inggris," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR telah bertemu Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, April 2021.
Khalawi mengemukakan adanya hunian yang layak diharapkan dapat mendorong daerah tersebut menjadi lebih tertata, sekaligus mendorong generasi muda yang ingin belajar berbahasa Inggris yang baik dan benar di kawasan eduwisata tersebut.
Baca juga: Tim Satker Kementerian PUPR tinjau kondisi RTLH tidak dapat bantuan
Menurut Khalawi, saat ini masih banyak pemerintah daerah yang mengalami masalah banyaknya RTLH. Untuk itu pihaknya siap membantu Pemda mengentaskan RTLH.
Salah satu bantuan perumahan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah RTLH adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Rumah yang tidak layak huni itu, ujar dia, nantinya akan mendapatkan dana stimulan dari pemerintah sebesar Rp20 juta yang dapat digunakan oleh masyarakat penerima bantuan untuk pembelian bahan material bangunan dan upah tukang.
“Dalam Program BSPS ini kami juga melibatkan masyarakat secara berkelompok membangun rumah tidak layak huni dengan dana stimulan. Untuk dana yang kami salurkan adalah Rp20 juta untuk pembelian bahan bangunan Rp17,5 juta dan sisanya Rp2,5 juta untuk upah tukang," terangnya.
Baca juga: 396 rumah tak layak huni dapat bantuan dari Kementerian PUPR
Sementara itu Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan setiap kepala daerah pasti membutuhkan bantuan serta program dari pemerintah pusat. Salah satu program yang paling krusial dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat adalah Program BSPS.
"Kebetulan Program BSPS yang punya hajat adalah Kementerian PUPR dalam hal ini Ditjen Perumahan. Maka saya melakukan audiensi ke Dirjen Perumahan dan menyampaikan tahun ini Kabupaten Kediri membutuhkan Program BSPS sebanyak 1.400 sekian rumah," katanya.
Menurut dia, BSPS sangat dibutuhkan untuk merubah hunian masyarakat di Kampung Inggris agar lebih layak huni dan sehat. Hal itu dikarenakan sekarang Kampung Inggris menjadi kawasan eduwisata, di mana orang datang untuk belajar dan berwisata sehingga penataan kawasan dan perumahan masyarakat bisa lebih baik lagi.
Baca juga: Khofifah inginkan RTLH 2020 dilengkapi jambanisasi dan elektrifikasi
"Kami siap membantu pemda termasuk Pemkab Kediri yang ingin mengentaskan masalah rumah tidak layak huni di daerah Kampung Inggris," kata Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.
Dirjen Perumahan Kementerian PUPR telah bertemu Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, April 2021.
Khalawi mengemukakan adanya hunian yang layak diharapkan dapat mendorong daerah tersebut menjadi lebih tertata, sekaligus mendorong generasi muda yang ingin belajar berbahasa Inggris yang baik dan benar di kawasan eduwisata tersebut.
Baca juga: Tim Satker Kementerian PUPR tinjau kondisi RTLH tidak dapat bantuan
Menurut Khalawi, saat ini masih banyak pemerintah daerah yang mengalami masalah banyaknya RTLH. Untuk itu pihaknya siap membantu Pemda mengentaskan RTLH.
Salah satu bantuan perumahan yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah RTLH adalah Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Rumah yang tidak layak huni itu, ujar dia, nantinya akan mendapatkan dana stimulan dari pemerintah sebesar Rp20 juta yang dapat digunakan oleh masyarakat penerima bantuan untuk pembelian bahan material bangunan dan upah tukang.
“Dalam Program BSPS ini kami juga melibatkan masyarakat secara berkelompok membangun rumah tidak layak huni dengan dana stimulan. Untuk dana yang kami salurkan adalah Rp20 juta untuk pembelian bahan bangunan Rp17,5 juta dan sisanya Rp2,5 juta untuk upah tukang," terangnya.
Baca juga: 396 rumah tak layak huni dapat bantuan dari Kementerian PUPR
Sementara itu Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyatakan setiap kepala daerah pasti membutuhkan bantuan serta program dari pemerintah pusat. Salah satu program yang paling krusial dan bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat adalah Program BSPS.
"Kebetulan Program BSPS yang punya hajat adalah Kementerian PUPR dalam hal ini Ditjen Perumahan. Maka saya melakukan audiensi ke Dirjen Perumahan dan menyampaikan tahun ini Kabupaten Kediri membutuhkan Program BSPS sebanyak 1.400 sekian rumah," katanya.
Menurut dia, BSPS sangat dibutuhkan untuk merubah hunian masyarakat di Kampung Inggris agar lebih layak huni dan sehat. Hal itu dikarenakan sekarang Kampung Inggris menjadi kawasan eduwisata, di mana orang datang untuk belajar dan berwisata sehingga penataan kawasan dan perumahan masyarakat bisa lebih baik lagi.
Baca juga: Khofifah inginkan RTLH 2020 dilengkapi jambanisasi dan elektrifikasi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2021
Tags: