Yogyakarta (ANTARA News) - Ketua Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muktamar Muhammadiyah ke-46 HA Rosyad Shaleh mengatakan bahwa terbuka peluang penambahan enam anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dari 13 menjadi 19 orang.

"Tentunya, jika memang oleh para muktamirin dirasakan perlu. Semua tergantung dari 13 anggota PP terpilih periode 2010-2015, yang akan ditentukan Senin malam," kata Roshad Shaleh di sela-sela kegiatan Muktamar yang berlangsung di Gedung Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin malam.

"Yang menentukan penambahan anggota adalah anggota 13 PP terpilih," katanya menambahkan.

Ia menjelaskan, penambahan tersebut bisa dilakukan karena ketentuannya ada. Anggaran Dasar Rumah Tangga organisasi Ormas Islam tertua itu memang menghendaki demikian, sesuai dengan perkembangan.

Bisa saja personilnya datang dari organisasi Islam yang berinduk ke Muhammadiyah maupun organisasi pemudanya, ia menjelaskan.

Tetapi tak juga harus diambil dari 39 orang calon anggota Pimpinan Pisat (PP). Bisa diambil dari luar, ia menjelaskan.

"Tergantung dari muktamirin dan kemauan dari 13 anggota PP terpilih nanti," katanya lagi.

Usulan penambahan anggota PP Muhammadiyah untuk periode 2010-2015 ditambah enam, datang dari Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, yang saat ini berjumlah 13 menjadi 19 orang.

Namun "wacana usulan" tersebut dinilai akan membuat roda organisasi Islam ini tidak efektif.

"Bahkan dapat membuat koordinasi antara pusat dan daerah tidak efisien, karena organisasi akan semakin `gemuk`," kata pengamat ormas Islam, Ahmadsyah Rizaldi.

Din Syamsudin mengusulkan agar anggota PP periode 2010-2015 ditambah dengan alasan perkembangan zaman.

Tantangan yang dihadapi Muhammadiyah untuk ikut memecahkan permasalahan ummat semakin banyak. Agar tugas itu dapat dilaksanakan dengan baik, dibutuhkan penambahan anggota PP Muhammadiyah untuk periode berikutnya," katanya.

Menurut Ahmadsyah Rizaldi yang pernah menjadi anggota Hizbul Wathon (HW) ini, hal itu mencerminkan kelemahan kepengurusan lama.

Koordinasi antara pusat dan daerah tidak berjalan lancar, sehingga untuk memperbaikinya dilakukan dengan cara menambah anggota PP Muhammadiyah.

"Anggota PP Muhammadiyah seharusnya lebih fokus pada tugas pengambil kebijakan. Bukan menambah anggota PP. Jika tantangan ke depan memang berat, yang harus disempurnakan dan dibenahi adalah sub-organisasinya, atau ditambah," katanya.

Ahmadsyah Rizaldi yang juga aktif dalam dunia pendidikan dan menjadi pengurus Yayasan Kedokteran YARSI itu memberi masukan agar anggota PP Muhammadiyah tidak ditambah.

Untuk itu ia mengimbau kepada para peserta muktamar (muktamirin) di Yogyakarta agar lebih kritis terhadap usulan yang diwacanakan dalam persidangan.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memang luas, tetapi bukan berarti dengan pengurus PP yang ada sekarang tidak efektif, tetapi koordinasinya antara pusat dan daerah yang belum mantap.

(E001/R010/S026)