Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pengembangan korporasi, baik melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun independen, dapat meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan nelayan dalam memperluas jaringan kerja sama perikanan.

"Nanti dicoba dilakukan penjajakan, juga melakukan kerja sama selain yang otoritas-nya, tetapi juga BUMN-nya yang memang ditugasi untuk menangani masalah perikanan. Harus dimulai pembentukan korporasi-korporasi itu, sehingga dia (nelayan) bisa, misalnya, untuk kredit kapalnya yang besar kan bisa difasilitasi," kata Wapres Ma’ruf Amin dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan langsung oleh Wapres Ma’ruf kepada jajaran Pimpinan Pusat Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) saat beraudiensi secara daring dari rumah dinas wapres di Jakarta, Rabu (14/4).

Melalui pembentukan korporasi, lanjut Wapres, pengelolaan hasil laut tangkapan dapat terarah dan berkualitas, selain juga nelayan memperoleh pelatihan dalam meningkatkan kapasitas-nya.

Baca juga: Ma'ruf Amin: Ibadah Ramadhan di zona merah COVID-19 boleh "rukhsah"

Baca juga: Wapres: Mudik sunah, mencegah penularan COVID-19 wajib

"Kalau dikorporasikan, itu mungkin. Kemudian cara-cara penangkapan-nya, cara memperoleh KUR-nya (Kredit Usaha Rakyat), kemudian untuk armada-nya. Kita bisa mengembangkan untuk diarahkan ke ekspor," tutur-nya.

Selain dengan korporasi, Wapres juga meminta SNNU mengembangkan kerja sama dengan lembaga keuangan, sehingga langkah-langkah pemberdayaan tersebut dapat semakin kuat.

"Perlu juga dilakukan kerja sama dengan berbagai lembaga, baik yang sifatnya otoritas maupun juga lembaga keuangan perbankan," ujarnya.

Dalam audiensi virtual tersebut, Ketua Umum SNNU Witjaksono melaporkan kegiatan terkini termasuk rencana pengembangan dalam organisasi nelayan tersebut.

Turut mengikuti audiensi tersebut antara lain Kepala Sekretariat Wapres (Kasetwapres) Mohamad Oemar, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi serta jajaran Pimpinan SNNU.