Airlangga : sinergi pemerintah daerah untuk pemulihan ekonomi
14 April 2021 21:47 WIB
Menko Airlangga saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu (14/04/2021). ANTARA/HO-Humas Kemenko Perekonomian.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sinergi pemerintah daerah dengan pusat harus ditingkatkan agar program-program pemulihan ekonomi nasional dapat berjalan efektif.
“Seluruh stakeholders pembangunan harus menyinergikan rencana kerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinergi itu perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan forum-forum rapat koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas. Mari kita tingkatkan optimisme dan kolaborasi demi pemulihan ekonomi nasional,” kata Menko Airlangga saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu.
Menko mengatakan seluruh negara di dunia sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19, bahkan beberapa negara di Eropa sedang menghadapi ancaman gelombang ketiga (third waves) akibat varian kasus baru.
Baca juga: Menko Perekonomian sebut 2021 jadi momentum pemulihan ekonomi
Baca juga: Sudah diberi stimulus, Airlangga ingatkan pengusaha wajib bayar THR
Di sisi lain, Indonesia terus menunjukkan perbaikan terutama sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro.
“Per 13 April 2021, persentase kasus aktif di Indonesia berada pada angka 6,9 persen yang berarti lebih rendah dari persentase kasus global yang masih berada di angka 17,36 persen. Persentase tingkat kesembuhan juga sudah mencapai 90,4 persen,” ujarnya.
Melihat keberhasilan PPKM, lanjut Airlangga,, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar PPKM diperkuat dan diperluas sebagai dukungan untuk program vaksinasi dengan pengetatan kriteria zonasi untuk pengendalian di tingkat RT dan penambahan lokasi PPKM Mikro menjadi 20 provinsi.
“Program vaksinasi terus dijalankan. Jumlah suntikan telah mencapai kurang lebih 16 juta juta dosis dan menjadikan Indonesia berada di urutan ke-9 di dunia. Bahkan dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin, Indonesia berada dalam urutan ke-4 di dunia,” ungkap Airlangga.
Baca juga: Pemerintah perluas lagi PPKM Mikro setelah 5 April 2021
Ia mengungkapkan penyuntikan vaksin hingga 13 April 2021 telah mencapai 15,6 juta dosis dengan kapasitas vaksinasi harian mencapai 500 ribu dosis suntikan.
“Ini perlu terus diakselerasi di setiap daerah guna mencapai herd immunity,” imbuh dia.
Adapun untuk penyuntikan vaksin COVID-29 dosis pertama, provinsi Bali menjadi daerah realisasi penyuntikan tertinggi yakni 80,03 persen dari target vaksinasi tahap 1 dan 2. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua DKI Jakarta menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi yakni 24,24 persen.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya, untuk mempertahankan tingkat pengendalian COVID-19 yang telah mencapai momentum lebih baik serta belajar dari libur Hari Raya Idul Fitri 2020 yang menyebabkan peningkatan kasus hingga 93 persen, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pada tahun ini. Di antaranya pelarangan mudik dan sejumlah pengaturan pembatasan mobilitas masyarakat yang diatur dalam Surat Edaran oleh Kementerian Agama, BNPB, dan Kementerian Perhubungan.
Baca juga: Sri Mulyani sebut pemulihan harus berlandaskan ekonomi hijau
Baca juga: Survei BI : Permintaan menguat, kegiatan usaha terakselerasi kuartal I
Baca juga: DPR dorong pemulihan ekonomi dengan instrumen UU Cipta Kerja
“Seluruh stakeholders pembangunan harus menyinergikan rencana kerja pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sinergi itu perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan forum-forum rapat koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas. Mari kita tingkatkan optimisme dan kolaborasi demi pemulihan ekonomi nasional,” kata Menko Airlangga saat Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu.
Menko mengatakan seluruh negara di dunia sedang berjuang mengatasi pandemi COVID-19, bahkan beberapa negara di Eropa sedang menghadapi ancaman gelombang ketiga (third waves) akibat varian kasus baru.
Baca juga: Menko Perekonomian sebut 2021 jadi momentum pemulihan ekonomi
Baca juga: Sudah diberi stimulus, Airlangga ingatkan pengusaha wajib bayar THR
Di sisi lain, Indonesia terus menunjukkan perbaikan terutama sejak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Mikro.
“Per 13 April 2021, persentase kasus aktif di Indonesia berada pada angka 6,9 persen yang berarti lebih rendah dari persentase kasus global yang masih berada di angka 17,36 persen. Persentase tingkat kesembuhan juga sudah mencapai 90,4 persen,” ujarnya.
Melihat keberhasilan PPKM, lanjut Airlangga,, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar PPKM diperkuat dan diperluas sebagai dukungan untuk program vaksinasi dengan pengetatan kriteria zonasi untuk pengendalian di tingkat RT dan penambahan lokasi PPKM Mikro menjadi 20 provinsi.
“Program vaksinasi terus dijalankan. Jumlah suntikan telah mencapai kurang lebih 16 juta juta dosis dan menjadikan Indonesia berada di urutan ke-9 di dunia. Bahkan dalam hal penyuntikan yang dilakukan oleh negara bukan produsen vaksin, Indonesia berada dalam urutan ke-4 di dunia,” ungkap Airlangga.
Baca juga: Pemerintah perluas lagi PPKM Mikro setelah 5 April 2021
Ia mengungkapkan penyuntikan vaksin hingga 13 April 2021 telah mencapai 15,6 juta dosis dengan kapasitas vaksinasi harian mencapai 500 ribu dosis suntikan.
“Ini perlu terus diakselerasi di setiap daerah guna mencapai herd immunity,” imbuh dia.
Adapun untuk penyuntikan vaksin COVID-29 dosis pertama, provinsi Bali menjadi daerah realisasi penyuntikan tertinggi yakni 80,03 persen dari target vaksinasi tahap 1 dan 2. Sedangkan, untuk vaksinasi dosis kedua DKI Jakarta menjadi daerah dengan persentase realisasi tertinggi yakni 24,24 persen.
Seperti yang telah diketahui sebelumnya, untuk mempertahankan tingkat pengendalian COVID-19 yang telah mencapai momentum lebih baik serta belajar dari libur Hari Raya Idul Fitri 2020 yang menyebabkan peningkatan kasus hingga 93 persen, pemerintah mengambil sejumlah kebijakan pada tahun ini. Di antaranya pelarangan mudik dan sejumlah pengaturan pembatasan mobilitas masyarakat yang diatur dalam Surat Edaran oleh Kementerian Agama, BNPB, dan Kementerian Perhubungan.
Baca juga: Sri Mulyani sebut pemulihan harus berlandaskan ekonomi hijau
Baca juga: Survei BI : Permintaan menguat, kegiatan usaha terakselerasi kuartal I
Baca juga: DPR dorong pemulihan ekonomi dengan instrumen UU Cipta Kerja
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
Tags: