Palembang (ANTARA News) - Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Kementerian Pertanian, Tjuk Eko Hari Basuki, di Palembang, Kamis, mengungkapkan, masih banyak penduduk miskin dan rawan pangan di negara ini.

Menurut dia, kualitas konsumsi pangan pada masyarakat belum beragam dan bergizi seimbang serta distribusi pangan juga belum tersebar merata.

Namun dia menyatakan, secara nasional persoalan pangan sudah membaik, bahkan ketersediaan lebih dari cukup.

Dia mengungkapkan, permasalahan timbul di tingkat masyarakat kecil atau miskin yang konsumsi kalorinya hanya 1.700 kalori per hari.

"Jumlah tersebut jauh dari kebutuhan semestinya, yakni 3.000 kalori per hari," ujar dia pula.

Tidak hanya itu, lanjut dia, masih banyak persoalan di bidang ketahanan pangan yang semestinya diprioritaskan karena juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Ia menyebutkan, permasalahan pembangunan pertanian, antara lain diakibatkan oleh kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global.

Penyebab lainnya adalah rendahnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana, lahan dan air, serta kepemilikan lahan sempit dengan sekitar 9,55 juta kepala keluarga hanya memiliki 0,5 ha lahan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan pertanian, seperti lemahnya sistem pembenihan dan pembibitan nasional dan keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan.

H Amiruddin Inoed, Ketua DPP HKTI Sumsel, merasa prihatin dengan perkembangan pangan mendatang, bila tidak ditangani secara serius oleh pemerintah.

Menurut dia, kantong-kantong kemiskinan masih ada di Sumsel, padahal daerah tersebut terkenal dengan sebutan lumbung pangan.

Ia menyebutkan, secara nasional 60 juta petani yang tersebar di Indonesia, sebanyak 14 juta kepala keluarga di antaranya hanya memiliki lahan 0,5 ha.

Namun dia tidak menyebutkan secara rinci besaran petani di Sumsel yang hanya memiliki luas lahan 0,5 ha.

Inoed yang juga Bupati Kabupaten Banyuasin ini juga mengharapkan, agar di tingkat pusat tercipta "political will" atau kemauan politik untuk mengembangkan pertanian.

Menurut dia, perlu ada perlindungan harga hasil pertanian, agar para petani tidak lagi diresahkan dengan nilai jual hasil pertanian yang tidak dapat diprediksi.(*)

(T.B014/R009)