Jayapura (ANTARA News) - Kapal penumpang KM Sinabung milik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dianggap menolak untuk memuat dua kontainer milik Palang Merah Indonesia (PMI) Papua, yang berisi paket bantuan korban gempa bumi di Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, pada Senin (28/6) lalu.

Ketua PMI Papua, Drs Marthinus Howai, MM di Jayapura, Kamis mengatakan, dirinya sangat menyesalkan sikap PT Pelni Jayapura dan kapten KM Sinabung yang tidak mau memuat barang untuk korban gempa Serui tersebut, padahal kontainer itu berisi sekitar 800 paket bantuan yang siap didistribusikan kepada korban gempa disana.

"Padahal saya sudah membayar ongkos pengangkutannya pada PT Pelni Jayapura, tetapi saat kapal berangkat, ternyata dua kontainer barang bantuan itu tidak diangkut dan hingga kini masih berada di Pelabuhan Yos Sudarso Jayapura," kata Marthinus Howai.

Ia menambahkan, pihaknya sudah menanyakan perihal tidak dimuatnya dua kontainer itu kepada PT Pelni Jayapura dan kapten kapal Sinabung, tetapi keduanya saling lempar tanggung jawab.

"Pihak Pelni mengatakan kalau kapten kapal Sinabung yang menolak untuk memuat dua `container` itu, sebaliknya saat kami konfirmasi kapten kapal Sinabung, justru dia katakan kalau PT Pelni yang tidak menaikkan barangnya. Padahal barang-barang bantuan ini sangat dibutuhkan warga korban gempa Serui dan langkah tanggap bencana dari PMI Papua," terang Marthinus Howai.

Lebih lanjut Marthinus Howwai juga meminta kepada pihak terkait agar bisa menegur kinerja dari PT Pelni Jayapura dan pihak KM Sinabung atas sikapnya yang seakan tidak peduli dengan korban gempa Serui.

"Itu jelas menunjukan sikap tidak peduli mereka. Seharusnya bantuan kemanusiaan itu harus diutamakan. Untuk itu mereka harus ditegur supaya jangan terulang lagi seperi ini. Jangan sampai nanti ada suara yang mengatakan kalau PMI di Papua seakan tidak cepat tanggap atas gempa di Serui," tegasnya.

Marthinus Howay juga menyinggung respon pemerintah pusat yang saat bencana gempa di Aceh dan Nias langsung membelokan seluruh kapal penumpang untuk melayani pengangkutan bantuan.

Namun, hal itu tak terjadi di Serui padahal ribuan rumah dilaporkan rusak total sehingga sebagian besar masyarakat tidur dengan beratapkan langit.

"Dimana hati pemerintah menyikapi persoalan ini. Ada 800 tenda dan bahan makanan yang akan di-drop ke Serui. Kami tak meminta angkutan kontainer untuk digratiskan tapi kami bayar lunas untuk angkutannya. Saya akan laporkan hal ini pada PMI pusat," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Marthinus Howai juga menyampaikan kekecewaannya atas sikap Kantor Navigasi Jayapura yang menolak mengangkut dua kontainer bantuan tanggap darurat ke Serui itu, padahal telah mendapat perintah lisan dari Wakil Gubernur Papua yang kemudian ditindaklanjuti oleh PMI Papua dengan mengirimkan surat permohonan, namun upaya itu sama sekali tak diindahkan pihak Navigasi Jayapura.

"Kami ini kecewa dua kali, awalnya kita minta bantuan dari Kantor Navigasi Jayapura yang adalah dibawahi oleh Dinas Perhubungan, setelah mendapat rekomendasi wakil gubernur Papua. Tapi surat kami tak ditanggapi dan mereka meminta Gubernur yang harus buat surat. Akhirnya kami putuskan pilih kapal Pelni, tapi tetap tak juga di angkut sampai saat ini," papar Marthinus Howai.(*)
(KR-MBK/R009)