Kathmandu (ANTARA News) - PM Nepal Madhav Kumar Nepal mengundurkan diri Rabu dalam tindakan yang ditujukan untuk memecahkan krisis politik dan menyelamatkan proses perdamaian lebih dari tiga tahun setelah berakhirnya perang saudara satu dasawarsa lamanya.

"Saya telah memutuskan untuk mundur yang mulai berlaku hari ini untuk meratakan jalan bagi konsensus politik," kata Nepal dalam pidato yang disiarkan televisi, layaknya dikutip Reuters.

Kelompok Maois negara itu bersikeras untuk kembali ke kekuasaan sebagai kepala pemerintah persatuan untuk mengawasi persiapan konstitusi pertama Nepal setelah negara itu berubah menjadi republik dua tahun lalu.

Nepal yang komunis moderat menggantikan pemimpin Maois Prachanda sebagai perdana menteri Mei tahun lalu setelah bekas komandan perang itu mundur saat konflik mengenai kekuasaan atas militer nasional.

Sejak itu, Maois, yang memperoleh kemenangan dalam pemilihan 2008 untuk memilih anggota majelis konstituante khusus yang ditugasi untuk mempersiapkan konstitusi baru, mendesakkan pengunduran diri Nepal guna meratakan jalan bagi pemerintah nasional yang dipimpin oleh mereka.

Bekas pemberontak itu mengatakan pengunduran diri itu langkah "positif" untuk mengakhiri jalan buntu.

"Kami akan melalukan upaya untuk (membentuk) pemerintah persatuan nasional dengan konsensus dari semua partai politik," kata jurubicara Maois Dinanath Sharma.

Tapi partai-partai politik lainnya menyatakan Maois, yang merupakan kelompok politik terbesar di majelis tapi tak mencapai mayoritas untuk bekerja, harus membongkar kamp-kamp militer mereka sebelum mereka diperbolehkan untuk membentuk pemerintah baru.

Maois sejauh ini menolak untuk melakukan hal itu dan konflik memaksa perpanjangan batas waktu majelis untuk menangguhkan persiapan piagam tersebut hingga Mei tahun depan. Mereka mengancam untuk mengganggu sidang anggaran parlemen awal pekan dapan jika pemimpin itu tidak mundur.

Beberapa pengamat menyatakan, jika pemerintah baru juga membiarkan Maois di luar pemerintah, tidaklah mungkin mengakhiri kekacauan, yang akan memicu pertandingan protes jalanan dam pemogokan umum.

Krisis itu telah menghantam ekonomi yang tergantung pada bantuan dan pariwisata yang telah lama menghadapi kekejaman kekuasaan dan inflasi dua digit, yang menambah frustrasi rakyat pada pemeintah.
(Uu.S008/P003)