Bangka (ANTARA) - Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meninjau fasilitas dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna memastikan operasional RSUD tersebut berjalan dengan baik.

"Kunjungan DPR kali ini untuk melihat langsung kondisi rumah sakit ini," kata Wakil Gubernur Kepulauan Babel, Abdul Fatah saat mendampingi Anggota Komisi IX DPR RI di RSUD Soekarno di Air Anyir Bangka, Senin.

Rombongan Komisi IX DPR RI yang diketuai Nihayatul Wafiroh secara cermat mengelilingi gedung RSUD Soekarno, guna memastikan bangunan rumah sakit seluas 22 hektare itu sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, Komisi IX DPR RI untuk melihat ketersediaan obat-obatan, peralatan kedokteran, kondisi sumber daya manusia atau tenaga medis serta non medis, ketersediaan pemenuhan proses operasional, terutama dalam pemberian pelayanan serta peningkatan kesehatan kepada masyarakat.

Baca juga: Sertifikat akreditasi paripurna SNARS perdana diraih RSUD Soekarno

Baca juga: Menko PMK : RSUD Ir. Soekarno harus optimal layani masyarakat

"Sejauh ini, RSUD Soekarno telah bisa beroperasi melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan masalah kesehatan misalnya bedah syaraf, penanganan penyakit jantung, dan lain sebagainya," ujarnya.

RSUD Soekarno Babel yang dibangun di atas lahan seluas 22 hektar dengan area yang digunakan seluas 12 hektar, Pemprov Kepulauan Babel berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, salah satu upayanya yaitu, memperjuangkan adanya fakultas kedokteran di RSUD dengan melakukan kerja sama dengan Universitas Sriwijaya Palembang.

"Kita selalu berusaha untuk mengangkat kualitas dan kapasitas dari rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.

Ia berharap dengan adanya kunjungan Anggota Komisi IX DPR ini, dapat memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan di RSUD ini.

"Saat ini Babel tidak memiliki banyak pasien gawat darurat, sehingga pelayanan kesehatan untuk pasien gawat darurat dapat diberikan secara maksimal," katanya.*

Baca juga: Anggota DPR minta pemerintah memastikan ketersediaan vaksin COVID-19

Baca juga: Komisi IX DPR berikan catatan realisasi kartu prakerja di Bengkulu