Jakarta (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berfokus untuk memberikan pembinaan kepada para calon pengantin demi mencegah kenaikan jumlah bayi yang menderita stunting.

Pasalnya dalam setahun, rata-rata ada dua juta orang yang baru menikah dan yang berhasil hamil di tahun pertama pernikahan mencapai 80 persen atau 1,6 juta orang.

"Calon pengantin merupakan sasaran yang paling strategis untuk diintervensi karena dalam setahun ada dua juta orang yang baru menikah, dimana 80 persen-nya hamil di tahun pertama atau mencapai 1,6 juta orang," kata Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo dalam acara diskusi daring bertajuk "Buruk Gizi di Masa Pandemi" yang dipantau di Jakarta, Kamis.

Baca juga: BKKBN: Data kesehatan balita penting dalam program Pendataan Keluarga

Intervensi ini penting untuk mencapai target penurunan jumlah kasus stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

"Itu tekad kami karena waktunya tinggal 3,5 tahun," kata dia.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, persentase bayi yang lahir dengan panjang badan kurang dari 48 cm atau di bawah standar ada 22,6 persen.

Persentase bayi berusia enam bulan yang terkategori prevalensi stunting mencapai 23,2 persen. Sementara angka prevalensi stunting pada bayi usia 1.000 hari pertama lebih tinggi lagi yakni 37,3 persen.

"Idealnya untuk menurunkan stunting jadi 14 persen, maka angka 22,6 persen ini seharusnya semakin hari semakin turun sampai di usia 1.000 hari atau dua tahun, angkanya (persentase stunting) tinggal 14 persen, baru itu sukses," katanya.

Selain berfokus menyasar pada peningkatan kualitas kesehatan calon pengantin, BKKBN juga berupaya memastikan gizi ibu hamil terpenuhi hingga pasca-persalinan.

"Kami memetakan penanganan mulai dari pranikah, kehamilan, (bayi) 1.000 hari kehidupan pertama, maka saya yakin akan lahir bayi-bayi yang tidak stunting," tutur Hasto optimistis.

Baca juga: BKKBN mendata 77,9 juta keluarga dari April hingga Mei 2021
Baca juga: BKKBN Sulsel siap mendata 2,3 juta Kepala Keluarga