Banjarmasin (ANTARA News) - Bank Indonesia memprediksi kenaikan tarif dasar listrik yang sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat akan memicu inflasi berada pada kisaran 5 persen.

"Kenaikan TDL sudah pasti akan memicu inflasi secara nasional, perkiraan kami plus minus lima persen," kata Deputi Gubernur BI Ardhayadi Mitroatmodjo usai pelantikan dan serah terima jabatan pemimpin BI Banjarmasin dari Bramudija Hadinoto kepada Khairil Anwar di Banjarmasin, Rabu.

Namun, kata dia, dari perhitungan BI inflasi sekitar lima persen masih tidak akan berpengaruh besar terhadap perekonomian nasional, sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan.

Ardhayadi mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu masalah mendasar yang perlu dicermati adalah menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil.

Pada triwulan I-2010, beberapa kota di Kalimantan mengalami inflasi diatas tingkat inflasi nasional sebesar 0,29 persen. Sedangkan untuk kota di Kalimantan rata-rata inflasi hingga diatas satu persen.

Kota tersebut yaitu, Sampit, 1,26 persen, Banjarmasin 1,05 persen dan Palangkaraya 0,62 persen.

Data tersebut, kata dia, harus menjadi pemicu bagi BI dan instansi terkait untuk segera melakukan koordinasi melalui tim pengendalian inflasi terpadu mengatasi dan mencari akar masalah pemicu inflasi tersebut.

Menurut Ardhayadi, masalah infrastruktur di beberapa daerah termasuk Kalimantan merupakan salah satu hal yang mendorong terjadinya inflasi karena berkaitan langsung dengan masalah distribusi barang.

Pada kesempatan sama Bramudija Hadinoto yang baru saja serah terima jabatan sebagai pemimpin BI Banjarmasin mengatakan, terkait kenaikan TDL kemungkinan besar akan menjadi salah satu pemicu terjadinya inflasi.

"Kita belum tahu berapa besar pengaruhnya kenaikan TDL tersebut terhadap inflasi di Kalsel," katanya.

Menurut dia, inflasi yang terjadi di Banjarmasin saat ini disebabkan harga beras yang tidak stabil, sehingga perlu segera dicarikan solusinnya.

Kenaikan harga beras seperti yang terjadi saat ini, kata dia, harus segera ada solusinya antara lain dengan segera dibangunnya "Bulog" lokal dan dukungan saranan produksi yang memadai.

(ANT/S026)