Jakarta (ANTARA News) - Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Agus Rahardjo, memperkirakan kebutuhan dana untuk mempercepat implementasi lelang elektronik barang dan jasa (e-procurement) dalam dua tahun sekitar Rp1,5-2 triliun.

"Kami pernah menghitung, kalau ingin selesai dalam 2 tahun anggarannya bisa sebesar Rp1,5-2 triliun. Ini masih jauh dari dana pengembangan yang hanya Rp14,9 miliar," katanya di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, dana pembiayaan hingga Rp2 triliun ini mencakup bantuan server dan pembiayaan pelatihan sumber daya manusia kepada masing-masing instansi dari pusat hingga daerah.

Menurut dia, bila percepatan implementasi ini dilaksanakan, maka efisiensi dan efektifitas dari pelelangan akan semakin tinggi. Ia mengatakan, untuk saat ini saja kinerja implementasi e-procurement telah memberikan dampak signifikan berupa efektivitas dan efisiensi anggaran pengadaan.

"Presentasi penghematan mencapai 15 persen pada 2008, lalu 17 persen pada 2009, dan 15 persen rata-rata lima bulan pertama 2010 dengan potensi terus meningkat mengingat masa realisasi lelang masih tersisa di beberapa bulan 2010," katanya.

Ia menambahkan, data kemajuan implementasi e-procurement LKPP mencatat, realisasi paket pengadaan melalui lelang elektronik mencapai 2.692 paket senilai Rp4,025 triliun hingga pekan pertama Juni 2010.

Lelang elektronik ini dilakukan 120 instansi pusat-daerah dengan memanfaatkan 56 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tersebar di 23 provinsi.

Lelang elektronik terus meningkat dibanding realisasi tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2009 misalnya, realisasi lelang elektronik mencapai 1.725 paket senilai Rp3,37 triliun, naik dari 33 paket senilai Rp52,5 miliar.

Pertumbuhan efisiensi anggarannya juga terus meningkat dengan rata-rata 16 persen. Pada 2008, selisih pagu dan hasil lelang mencapai Rp6,6 miliar, lalu naik menjadi Rp518 miliar, dan Rp395,5 miliar di lima bulan pertama 2010.

Direktur Electronic Procurement, Ikak G Patriastomo, mengatakan, implementasi lelang elektronik terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasar perhitungannya, total paket pengadaan hingga saat ini sudah mencapai 4.720 paket senilai Rp8 triliun.

Namun setelah ditawarkan melalui lelang elektronik, menurut dia, tercapai penghematan sekitar Rp1 triliun dari seluruh paket pengadaan.

Ia mengatakan, implementasi lelang elektronik bahkan mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah daerah.

Pada tahun 2010 ini, Provinsi Jawa Barat masih menduduki peringkat pertama dari jumlah paket lelang yang difasilitasi lelang elektronik, yaitu sebanyak 806 paket, jauh di atas paket lelang melalui LPSE Kementerian Keuangan sebanyak 155 paket. (M041/B010)