"Harus beritanya yang baik, jangan memfitnah, kalau mengkritik harus punya landasan dan punya solusi. Karena ini representasi suara rakyat," kata Abdurrahman Saleh saat membuka orientasi calon anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sultra, di Kendari, Senin.
Menurutnya, profesi seseorang wartawan tidak sama dengan profesi lainnya karena ia menilai bahwa banyak orang yang bisa berbicara, namun tidak semua bisa menorehkannya ke sebuah tulisan yang dapat menarik pembacanya.
"Wartawan punya intelektual dibanding yang lain. Banyak yang bisa bisa bicara tapi sedikit yang bisa menulis. Nalar (seorang wartawan), daya pekatnya, referensi merupakan langkah cara melihat manfaat yang besar bagi berita yang ditayangkan," ujar dia.
Selain itu, ia juga berharap bahwa wartawan harus menyampaikan berita yang bertanggung jawab bukan hanya mengejar pembaca, tapi bagaimana bisa mendidik dan mencerdaskan masyarakat.
Karena itu, menurutnya, dengan mengikuti orientasi menjadi anggota PWI merupakan langkah yang penting dilakukan bagi seorang wartawan, karena bisa menambah pemahaman tentang profesi wartawan juga penguatan kompetensi dan kewajiban sebagai seorang jurnalis.
Ketua PWI Sultra Sarjono mengatakan orientasi tersebut diikuti sebanyak 41 orang dari berbagai kantor media baik cetak, elektronik hingga daring (online).
Wartawan senior Perum LKBN ANTARA yang bertugas di Biro Sultra tersebut juga menyampaikan bahwa PWI merupakan salah satu organisasi profesi kewartawanan yang mempunyai lisensi dan diakui oleh Dewan Pers.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa untuk masuk menjadi anggota baru di organisasi PWI harus benar-benar diseleksi dengan baik guna menjaga marwah organisasi tersebut dalam mengawal pembangunan dan demokrasi.
"Orientasi bukan berarti kita sudah menjadi anggota definitif PWI, tetapi masih akan diverifikasi apakah peserta bekerja di media yang perusahaannya sesuai standar," katanya lagi.
Ia juga menekankan bahwa seorang wartawan juga dalam menjalankan profesinya harus mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Pelaksanaan orientasi tersebut menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19, dan dihadiri oleh Kepala BLK Kendari La Ode Haji Polondu.
Baca juga: Dewan Pers kritik pegawai negeri jadi wartawan
Baca juga: Menkominfo: Pemerintah Tidak Alergi Kritik