Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono memerintahkan agar pembangunan perluasan dua bandara di Lombok dan Bali segera diselesaikan untuk meningkatkan jumlah wisatawan.

"Penyelesaian masalah bandara di Lombok dan perluasan pembangunan bandara di Bali diharapkan segera bisa ditangani sesegera mungkin," kata Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat, kepada pers di Istana Wapres di Jakarta, Selasa.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, menteri Perhubungan Freddy Numberi, Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Gubernur Bali Made Mangku Pastika, serta Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi.

Hal tersebut dikemukakan usai rapat pembahasan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, serta Bandara Ngurah Rai, di Kabupaten Badung, Bali.

Menurutnya, untuk pembangunan BIL sudah selesai 90 persen dan diharapkan jelang akhir 2010 sudah beroperasi.

Namun hambatan yang saat ini masih dihadapi adalah jalan akses dari Mataram ke bandara itu sepanjang 19,9 kilometer belum selesai karena terkendala pembebasan tanah.

"Tapi tadi Gubernur NTB memastikan bahwa hari ini masalah pembebasan tanah sudah bisa selesai dan pembangunan jalan akses selebar tujuh meter kali dua, dari Mataram ke BIL dan ke Kuta, Lombok Selatan sudah bisa segera dibangun," katanya.

Dikatakan, Menteri PU pun menjanjinjikan apabila pembebasan tanah sudah selesai maka pembangunan ruas jalan menuju bandara akan bisa diselesaikan sebelum akhir tahun 2010.

Ngurah Rai

Bagi bandara Ngurah Rai, kata Yopie, tadi dibahas mengenai rencana perluasan mengingat kapasitas yang ada saat ini dinilai sudah tidak bisa menampung lagi.

"Ngurah Rai akan ada perluasan, yakni terminal internasional yang sekarang 65 ribu meter persegi akan berubah jadi terminal domestik. Sementara yang sekarang domestik seluas 13.300 meter persegi akan diperluas menjadi terminal internasional menjadi 120 ribu meter persegi," katanya.

Taksiran biaya yang dibutuhkan untuk perluasan bandara internasional itu seluruhnya akan ditanggung oleh PT Angkasa Pura (AP) I sebesar Rp1,7 triliun.

Hal lain yang juga dibahasa adalah soal perlunya membangun jalan layang di sekitar bandara, mengingat lalu lintasnya selama ini seringkali macet, terutama di jalan by pass dan Simpang Siur.

Agar proses perluasan bandara itu bisa segera terlaksana, Wapres minta agar PT AP I menyampaikan rencana induk ke Kementrian BUMN melalui komisaris dalam waktu seminggu setelah rapat tersebut.

"Proyek ini sudah lama tertunda dan Wapres minta agar segera diselesaikan berbagai hambatan dan persoalan, apalagi Indonesia dalam 2013 akan menjadi tuan rumah APEC," kata Yopie.

(ANT/S026)