Jakarta (ANTARA News) - Delegasi Indonesia dalam persidangan Sub Komite Asian Parliamentary Assembly (APA) mengajak negara-negara anggota APA menghentikan hubungan sosial, politik dan ekonomi dengan israel sebagai bentuk protes atas tindakan brutal Israel kepada para relawan kemanusiaan di atas kapal Mavi Marmara.

Menurut delegasi parlemen RI yang juga anggota Komisi I DPR Sidharto Danusubroto dalam sidang Sub Komite APA di Jakarta, Jumat, seruan itu merupakan bentuk protes atas aksi kekerasan militer Israel terhadap para aktivis kemanusiaan mancanegara yang membawa bantuan internasional untuk rakyat Palestina pada 31 Mei 2010 lalu.

Aksi brutal Israel itu telah menewaskan sejumlah aktivis kemanusiaan dan melukai belasan lainnya. Bahkan para aktivis kemanusiaan mancanegara itu juga sempat dipenjara di Israel.

"Kapal Mavi Marmara yang diserang Israel tengah berlayar di perairan internasional dalam rangka menjalankan misi perdamaian dan kemanusiaan untuk membantu penduduk Gaza yang tengah menderita krisis pangan dan obat-obatan akibat blokade mereka," ujar Sidharto.

Karenanya dalam persidangan APA itu delegasi Indonesia mendorong agar negara-negara APA mengutuk keras agresi Israel yang berpotensi pula membahayakan aktivitas ekonomi, keuangan dan perdagangan dunia. Indonesia meminta negara-negara APA juga menghentikan hubungan sosial, politik dan ekonomi dengan Israel.

Pada saat yang sama, Indonesia menyerukan pula negara-negara APA memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina dan hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara disekitarnya.

Sementara itu, Sidarto menambahkan, resolusi APA tentang "Ramifications of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member Parliaments" yang diadopsi pada sesi ke-4 Sidang Pleno APA di Bandung Desember 2009 menjadi acuan berguna untuk mengatasi krisis keuangan global.

Namun demikian, kata Sidarto, seiiring dengan perubahan situasi ekonomi dan keuangan global yang cepat, perlu dikaji ulang beragam strategi dan kebijakan yang telah dilakukan di masa lalu. Hal ini untuk menjamin berbagai kebijakan yang diambil lembaga parlemen dan pemerintah Asia agar lebih efektif lagi dibandingkan kebijakan masa lampau.

Dalam konteks itu, Indonesia mengingatkan perlunya peningkatan kerjasama diantara pemerintahan dan parlemen Asia dalam mengendalikan dampak negatif krisis keuangan global, sebagaimana tercantum dalam resolusi yang pernah dibuat

Di samping itu, kata Sidarto, Indonesia juga ingin menyampaikan komitmennya untuk selalu patuh dan hormat pada hukum-hukum serta regulasi internasional tentang transparansi pasar keuangan guna menjamin transparansi transaksi keuangan.

"Indonesia menyambut baik usulan Sekretaris Jenderal APA untuk memperpanjang mandat Sub Komite Ramification of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member Parliament, untuk membentuk tim ahli yang berguna memberikan saran dan masukan independen kepada Sub Komite terkait isu-isu krisis keuangan global di Asia," ujarnya.(*)
(T.D011/R009)