Srinagar, India (ANTARA News/AFP) - Pasukan India diperintahkan dengan tegas untuk menghormati hak asasi manusia di Kashmir, kata Perdana Menteri Manmohan Singh, Senin, ketika mengunjungi wilayah yang disengketakan itu.

Singh tiba di Srinagar, ibukota musim panas Kashmir India, dalam kunjungan dua hari untuk meninjau situasi keamanan dan proyek-proyek pembangunan. Ia juga mengadakan pertemuan dengan para politikus pro-India.

Separatis garis keras menyerukan pemogokan umum untuk memprotes kunjungan Singh itu, yang dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan sejak pembunuhan tiga muslim pada April oleh militer.

Pemogokan itu telah membuat tutup toko, kantor dan bank di Srinagar dan kota-kota lain di lembah Kashmir yang berpenduduk mayoritas muslim.

"Pasukan keamanan di Jammu dan Kashmir diperintahkan dengan tegas untuk menghormati hak asasi penduduk sipil," kata Singh pada sebuah konferensi universitas.

"Kami akan bertindak untuk mengatasi kekurangan dalam pelaksanaan instruksi itu," kata Singh, yang mendapat sambutan dari hadirin.

Gerilyawan yang menentang kekuasaan India di Kashmir berusaha mengacaukan even-even tingkat tinggi di masa silam dengan melancarkan serangan-serangan, termasuk bom mobil.

Jalan yang menuju tempat pertemuan di Srinagar itu ditutup, dan ribuan prajurit dan pasukan paramiliter ditempatkan di daerah itu.

Singh mengatakan, New Delhi siap mengadakan perundingan dengan warga Kashmir yang menentang kekerasan.

Pernyataannya itu menunjuk pada separatis moderat yang melakukan sejumlah babak perundingan dengan New Delhi di masa silam namun menolak negosiasi lebih lanjut sampai aturan keamanan ketat dicabut, pasukan ditarik dari daerah sipil dan hak asasi manusia dihormati.

Singh juga mengatakan, perundingan berarti dengan Islamabad hanya bisa berlangsung bila Pakistan tidak membiarkan wilayahnya digunakan untuk aksi-aksi teror terhadap India.

Kekerasan di Kashmir turun setelah India dan Pakistan meluncurkan proses perdamaian yang bergerak lambat untuk menyelesaikan masa depan wilayah tersebut.

Perbatasan de fakto memisahkan Kashmir antara India dan Pakistan, dua negara berkekuatan nuklir yang mengklaim secara keseluruhan wilayah itu.

Dua dari tiga perang antara kedua negara itu meletus karena masalah Kashmir, satu-satunya negara bagian yang berpenduduk mayoritas muslim di India yang penduduknya beragama Hindu.

Lebih dari 47.000 orang -- warga sipil, militan dan aparat keamanan -- tewas dalam pemberontakan muslim di Kashmir India sejak akhir 1980-an.

Pejuang Kashmir menginginkan kemerdekaan wilayah itu dari India atau penggabungannya dengan Pakistan yang penduduknya beragama Islam.

New Delhi menuduh Islamabad membantu dan melatih pejuang Kashmir India. Pakistan membantah tuduhan itu namun mengakui memberikan dukungan moral dan diplomatik bagi perjuangan rakyat Kashmir untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Serangan-serangan pada 2008 di Mumbai, ibukota finansial dan hiburan India, telah memperburuk hubungan antara India dan Pakistan.

New Delhi menghentikan dialog dengan Islamabad yang dimulai pada 2004 setelah serangan-serangan Mumbai pada November 2008 yang menewaskan lebih dari 166 orang.

India menyatakan memiliki bukti bahwa "badan-badan resmi" di Pakistan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan serangan-serangan itu -- tampaknya menunjuk pada badan intelijen dan militer Pakistan. Islamabad membantah tuduhan tersebut.

Sejumlah pejabat India menuduh serangan itu dilakukan oleh kelompok dukungan Pakistan, Lashkar-e-Taiba, yang memerangi kekuasaan India di Kashmir dan terkenal karena serangan terhadap parlemen India pada 2001. Namun, juru bicara Lashkar membantah terlibat dalam serangan tersebut.

India mengatakan bahwa seluruh 10 orang bersenjata yang melakukan serangan itu datang dari Pakistan. New Delhi telah memberi Islamabad daftar 20 tersangka teroris dan menuntut penangkapan serta ekstradisi mereka. (M014/K004)