Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Utara mengajukan anggaran sebesar Rp 761 miliar dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2021.

"Sebanyak 3.081 usulan kegiatan (yang diajukan) perkiraan anggaran sebesar Rp 761 Miliar," kata Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim dalam rilis yang diterima di Jakarta, Senin.

Sebelumnya, Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan saat membuka musrenbang tersebut secara daring meminta anggaran yang ada harus dioptimalkan untuk kepentingan masyarakat mengingat pendapatan DKI dari sektor pajak mengalami kontraksi akibat dampak pandemi COVID-19.

Anies juga berharap setiap ide atau gagasan yang terkait dengan masalah yang menahun agar menjadi perhatian dalam kegiatan tersebut. Dia juga meminta pemerintah kota se-DKI menyiapkan stimulus dalam menggerakkan perekonomian.

"Saya berharap musrenbang ini nantinya berjalan dengan baik. Saya harap bisa tercurahkan semua ide, inovasi, gagasan, masukan sehingga menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi semuanya," kata Anies.

Anies juga meminta program kerja antarkota yang satu dengan yang lain dapat saling menopang sehingga rumusan rencana pembangunan yang dihasilkan saling sinkron dengan kebijakan pemerintah kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Baca juga: Pemkot Jaksel usulkan anggaran Rp746,2 miliar dalam Musrenbang 2021
Baca juga: Wali Kota Jakpus harapkan warga aktif usulkan kegiatan di musrenbang

Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim menambahkan Musrenbang Tahun 2021 sangat strategis dikarenakan sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2017-2022 dalam rangka menyusun bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yang memiliki tema "Peningkatan Perekonomian Masyarakat Berbasis Kota Ketahanan".

Ia mengatakan ada sejumlah rencana program prioritas wilayah Jakarta Utara Tahun 2022 yang mendukung pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 66.

Di antaranya penataan Kawasan Pasar Ular Permai dan Pasar Ular Plumpang, penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam rangka pemulihan ketahanan ekonomi serta pemulihan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Selanjutnya, peningkatan ketahanan pangan, reformasi sistem kesehatan, penataan Kawasan Pendidikan Terintegrasi Rawa Badak Utara dan peningkatan kualitas pendidikan.

"Rencana program prioritas wilayah tersebut juga untuk mewujudkan peningkatan ketahanan kota pasca-COVID-19, terutama bagi upaya pemulihan ekonomi dan aktivitas kehidupan masyarakat Jakarta Utara," kata Ali.

Pemerintah Kota Jakarta Utara juga ikut memberi dukungan terhadap kegiatan Provinsi DKI Jakarta lainnya seperti revitalisasi Masjid Luar Batang, penataan Kampung Akuarium, penataan Danau Sunter Selatan, naturalisasi Kali Bukit Gading Raya (BGR) dan Pompa BGR, naturalisasi Kali Kerapu serta pembangunan Jembatan Kali Betik.

Baca juga: Usulan kegiatan fisik dan nonfisik di Musrenbang Jaktim imbang
Baca juga: Musrembang kelurahan se-Jakarta Utara hasilkan 1.943 usulan kegiatan

Dia berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas terkait dapat berkolaborasi soal anggaran untuk mendukung terlaksananya usulan prioritas wilayah kota Jakarta Utara seperti soal penataan kawasan.

Sejumlah usulan kebutuhan wilayah prioritas yang diajukan ke tingkat Provinsi di antaranya, peninggian Jalan RE Martadinata dan Lodan Raya, pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) depan SMPN 244 dan SMPN 266 Cilincing.

Kemudian turap (sheet pile) Kali Lodan dari jembatan Kali Lodan sampai Kali Ancol depan eks-gedung Hailai, pembangunan tanggul Pantai Mutiara Kelurahan Pluit.

Selanjutnya, kelanjutan pembangunan Waduk Belibis, Waduk Kesatriaan, Waduk Marunda dan Waduk Rorotan, pembangunan rumah pompa di depan Artha Gading dan Kali Betik serta revitalisasi Taman Waduk Pluit.

"Seperti biasa nantinya diinventarisir mengenai usulan yang bisa dilaksanakan tahun ini dan tahun depan. Lalu kegiatan yang bisa swakelola maupun kegiatan yang bisa melibatkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Hasil pembahasan musrenbang akan diinformasikan ke Camat dan Lurah untuk disampaikan lagi ke warga," ujar Ali.

Sejak Januari hingga akhir Februari 2021, Pemkot Jakarta Utara telah melaksanakan tahapan musrenbang yang diawali dengan kegiatan Rembuk RW, musrenbang tingkat kelurahan hingga kecamatan.

"Saat ini, masuk ke tahapan musrenbang tingkat Kota Jakarta Utara. Kami sangat mengapresiasi seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam menyampaikan aspirasinya untuk mendukung kemajuan wilayah Jakarta Utara. Semoga usulan prioritas yang diajukan bisa segera terealisasi," kata Wali Kota.