Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melanjutkan kerja sama perluasan kepesertaan dan akses layanan kesehatan dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah.

"Peran Muhammadiyah sampai hari ini dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sangat besar," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Selain telah mendorong badan usaha maupun lembaga pendidikan dalam memperoleh layanan dan kepesertaan kesehatan, Muhammadiyah juga berupaya membantu pemenuhan supply side pelayanan kesehatan, yaitu jaringan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Baca juga: Wapres: Pembiayaan penyakit tidak menular paling membebani JKN

Baca juga: Pembiayaan kesehatan jadi tantangan program JKN-KIS

BPJS Kesehatan melanjutkan Nota Kesepahaman dengan PP Muhammadiyah di Yogyakarta yang ditandatangani oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Turut hadir menyaksikan dalam kegiatan tersebut Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno dan jajaran Pengurus Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Sejak 1 Januari 2014 implementasi Program JKN-KIS telah diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Ali mengatakan implementasi program tersebut terus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat, karena peran serta organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan di dalamnya. Salah satu bentuk dukungan organisasi keagamaan terhadap Program JKN-KIS dipenuhi oleh PP Muhammadiyah.

Saat ini, kata Ghufron, 53 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 83 rumah sakit yang telah memenuhi syarat menjadi mitra kerja pemberi layanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS.

Menurut Ghufron, ini merupakan bentuk keseriusan PP Muhammadiyah dalam mendukung Program JKN-KIS. Fasilitas kesehatan yang ada terus meningkatkan diri, memenuhi standar yang ditetapkan Pemerintah, sehingga lulus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami berharap kehadiran fasilitas kesehatan yang berada dalam naungan PP Muhammadiyah ini dapat mengisi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang masih kekurangan fasilitas kesehatan. Isu saat ini pemerataan layanan, baik dari sisi kuantitas dan kualitas menjadi perhatian," kata Ghufron.

Baca juga: Tidak benar iuran kelas III BPJS Kesehatan tetap Rp25.500, sebut DJSN

Baca juga: BPJS Kesehatan defisit Rp6,36 triliun

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama dan kemitraan yang terjalin baik dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kerja sama ini menjadi penegasan bahwa kemitraan yang dijalin merupakan semangat bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Kami ucapkan terima kasih atas kerja sama kemitraan yang terjalin selama ini. Semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat dan umat," katanya.

Dia menjelaskan di era JKN sekarang ini perlu adanya perubahan paradigma dengan melakukan adaptasi terhadap perilaku utamanya pelayanan kesehatan.

"BPJS Kesehatan dan rumah sakit jalinannya adalah kemitraan, bukan atasan dan bawahan. Setiap langkah untuk melayani masyarakat menjadi prioritas kami," katanya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengatakan koordinasi dengan PP Muhammadiyah khususnya fasilitas kesehatan akan terus dioptimalkan.

Hal ini penting jangan sampai ada kesalahpahaman informasi yang sempat terjadi beberapa waktu lalu terkait pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan milik Muhammadiyah. “Ke depan diharapkan adanya pemanfaatan sumber daya lain dalam rangka mendukung Program JKN-KIS," ucapnya.

Ke depan, lanjutnya, PP Muhammadiyah diharapkan dapat mendorong melakukan edukasi, bagi badan usaha maupun lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan untuk menerapkan kepatuhan terhadap Program JKN-KIS,