Jakarta (ANTARA) - Presiden Jokowi berpesan kepada para bupati agar tidak mengecer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke seluruh pos anggaran.

"Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Jumat.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 yang dihadiri oleh Ketua APKASI Abdullah Azwar Annas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno serta jajaran pengurus APKASI yang hadir di istana maupun melalui "video conference".

"Penting sekali, dan ini sudah saya sering sampaikan yang namanya konsolidasi anggaran harus betul-betul kita lakukan apalagi di tengah anggaran kita yang goncang seperti sekarang karena pandemi COVID-19," tambah Presiden.

Baca juga: Canda Jokowi bersama nelayan Maluku Tengah soal sepak bola
Baca juga: Presiden Jokowi dengarkan "curhat" pengusaha perikanan Maluku
Baca juga: Dialog menarik Presiden Jokowi dengan nelayan-pedagang Maluku Tengah

Konsolidasi anggaran yang dimaksud Presiden Jokowi adalah rencana APBD harus dilihat secara mendatail.

"Yang biasa tidak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya? Outputnya apa? 'Outcome'-nya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pun memperingatkan agar jangan seluruh anggaran dibelanjakan ke seluruh pos belaja.

"Jangan semua dinas diberi, kita tidak punya skala prioritas, tidak tahu prioritasnya yang mana," tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, untuk tingkat kabupaten, cukup 2 pos anggaran yang menjadi prioritas.

"Untuk kabupaten menurut saya, 2 saja cukup, beri prioritas. Saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana, 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana," tegas Presiden.

Bila para bupati membuat prioritas anggaran maka rakyat akan mengingat kerja para bupati.

"Rakyat akan ingat 'wah ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua'. Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas. Tahun depan anggaran naik 10 persen semua akan ditambah 10 persen, gak akan jadi barang percaya saya!" ungkap Presiden.

Dengan membuat prioritas anggaran, menurut Presiden Jokowi, maka ada pengadaan barang yang dapat dilihat dan dinikmati rakyat.

"Tapi kalau diecer-ecer setahun (anggaran) hilang, 2 tahun hilang, kok tidak kelihatan (barangnya), tahu-tahu sudah 5 tahun tidak kepilih (lagi), karena gak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun gak kelihatan apa-apa? Karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," tambah Presiden.

Presiden Jokowi pun meminta para bupati mencari 2 pos prioritas yang dibiayai secara penuh oleh APBD.

"Cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat. Saya selalu sampaikan 'money follow program', anggaran harus mengikuti apa yang menjadi prioritas para bupati, penganggaran harus fokus pada hal-hal esensial yang benar-benar dibutuhkan," ungkap Presiden.

Alasannya adalah karena baik APBD maupun APBN jumlahnya terbatas.

"Dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang. Banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik sehingga yang baik hanya apa? Catatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasil di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari," kata Presiden.