Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden mendukung penguatan dan keberlanjutan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk merawat demokrasi dan peningkatan sumber daya manusia.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dalam sambutannya pada peluncuran Program Penguatan Kapasitas dan Ketahanan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 (CO-EVOLVE) di Jakarta, Rabu, menegaskan sikap dan keyakinan pemerintah bahwa peningkatan kualitas demokrasi mensyaratkan adanya organisasi masyarakat sipil yang kuat, kredibel, kritis, dan berdaya.

"Demi perwujudan demokrasi yang berkualitas seperti ini diperlukan kerja kolektif yang membutuhkan sumbang saran, kerja sama, kepatuhan, dan tenggang rasa antara seluruh elemen bangsa, terutama kontribusi dan pemikiran kritis dari organisasi masyarakat sipil," kata Jaleswari sebagaimana siaran pers di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KSP: Implementasi Kebijakan Satu Data lindungi WNI

Program CO-EVOLVE ini dijalankan oleh Yayasan Penabulu dengan dukungan dari Uni Eropa yang menargetkan 200 organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal dari 34 provinsi sebagai penerima manfaat.

KSP menganggap program CO-EVOLVE ini sejalan dengan komitmen Presiden untuk merawat demokrasi dan peningkatan SDM di Indonesia.

Ia menyebutkan sejumlah kebijakan dalam memperkuat keberlangsungan organisasi masyarakat sipil telah dilakukan, di antaranya yang terkait dengan pembinaan, akses pendanaan, dan audiensi serta kerja sama antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi masyarakat sipil dalam berbagai kegiatan.

Keberadaan organisasi masyarakat sipil, baik yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik, hukum, maupun HAM, menurut dia, merupakan hal esensial dalam pembangunan yang memberikan kemanfaatan baik kepada masyarakat maupun pemerintah, serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pembangunan nasional.

Program CO-EVOLVE merupakan inisiatif dan inovasi organisasi masyarakat sipil untuk bisa tetap bertahan di tengah kesulitan dan keterbatasan sumber daya dan sumber dana akibat Pandemi COVID-19.

Baca juga: KSP: Pemerintah terus pastikan perlindungan hak perempuan

Terkait dengan hal ini KSP juga telah menerima laporan dan hasil riset serta survei dari beberapa organisasi tentang dampak pandemi COVID-19 bagi LSM di tingkat nasional maupun lokal.

Salah satu temuan dari aneka riset tersebut adalah bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan banyak sekali LSM terpaksa tutup atau hanya bisa bertahan beroperasi untuk beberapa bulan ke depan.

"Ini tentu merupakan situasi yang perlu kita perhatikan secara saksama, termasuk oleh Pemerintah. Karena bagaimanapun pemerintah sangat membutuhkan kontribusi dan suara kritis dari organisasi masyarakat sipil untuk ketepatan proses dan sasaran pembangunan," katanya menjelaskan.

Di bagian yang lain, Jaleswari menyampaikan apresiasi yang besar kepada organisasi masyarakat sipil.

Menurut Jaleswari, inisiatif-inisiatif LSM luar biasa untuk saling berkolaborasi dan bergotong-royong mengatasi dampak pandemi COVID-19 dengan anega ragam inovasi dan inisiatif, termasuk menggalang, menghimpun, dan menyalurkan aneka bantuan, baik itu APD, obat-obatan, vitamin, maupun bahan pangan, sejak saat pandemi diumumkan oleh Presiden pada tahun lalu hingga saat ini.

Baca juga: KSP: Penurunan indeks demokrasi-persepsi korupsi jadi bahan evaluasi

Dalam penutupan sambutannya, Jaleswari menyampaikan apresiasi yang besar kepada Yayasan Penabulu dan Uni Eropa yang sedang bekerja sama dalam program CO-EVOLVE ini.

"Semoga apa yang menjadi tujuan dari Program CO-EVOLVE yang sejalan dengan program pemerintah ini bisa dicapai sebagaimana direncanakan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, manfaat dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Lebih dari itu, memberi kontribusi signifikan bagi penguatan dan keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.