Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) menjaring masukan para kepala daerah seluruh Provinsi Maluku terkait pembangunan infrastruktur di wilayah itu.

“Rencana pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kebutuhan daerah. Sehingga pembangunan lebih tepat sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat setempat," ungkap Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koordinasi pembangunan infrastruktur jalan di Ambon, Rabu.

Baca juga: Presiden Jokowi: Bangun infrastruktur untuk bangun peradaban

Pemerintah menjamin pembangunan infrastruktur jalan berbasis kepulauan di Maluku berbasis pada pemerataan dan keadilan sosial bukan semata-mata aspek ekonomi.

Oleh karena itulah, Kantor Staf Presiden (KSP) menjaring saran dan masukan dari kepala daerah se-Maluku, terkait pembangunan infrastruktur.

Pemerintah telah menetapkan pembangunan jalan trans pada 18 pulau terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) sebagai Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024.

Dari 18 pulau tersebut, 8 pulau di antaranya berada di Provinsi Maluku, yaitu Pulau Aru, Babar, Buru, Seram, Kei Besar, Selaru, Moa, dan Wetar.

Febry mengatakan, ini adalah bentuk dukungan dan perhatian Presiden Joko Widodo dalam pembangunan kesejahteraan di Provinsi Maluku.

Menurut Febry, pembangunan infrastruktur menyasar hingga ke pulau-pulau perbatasan yang menjadi beranda depan sekaligus simbol kehormatan bangsa dan negara.

Selain itu, pembangunan Trans Maluku sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk pembangunan Indonesia-sentris.

“Jangan kita tidak membangun jalan karena tidak ada mobil yang melintas. Justru mobil tidak melintas karena jalannya tidak ada, sehingga pemerintah mendorong agar ruas-ruas jalan di pulau-pulau dapat tembus dan tersambung dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Bangun trans-Kei Besar-Maluku, pemerintah alokasikan Rp1,24 triliun

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PUPR Herry Faza menyampaikan, aspirasi dari kepala daerah se-Maluku akan langsung dibahas lebih lanjut dalam Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR.

Tantangan utama, menurut Herry, adalah ketersediaan anggaran karena APBN masih terkontraksi akibat pandemi COVID-19.

"Selanjutnya kami akan mematangkan rencana pembangunan dan pelaksanaannya berdasarkan skala prioritas," kata Herry.

Sementara Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Jon Damanik menambahkan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar ruas-ruas jalan dapat tersambung hingga tuntas.

Selain itu, pemerintah daerah juga harus memastikan pemenuhan readiness criteria seperti kesiapan lahan, perizinan, dan lainnya.

Para kepala daerah se-Maluku menyambut baik hasil rapat koordinasi yang difasilitasi KSP ini.

Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun berpandangan, kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah di Maluku secara berkeadilan.

Wakil Bupati Kepulauan Aru Muin Sogalrey menyatakan, pembangunan infrastruktur jalan di wilayahnya akan meningkatkan konektivitas dan membuka isolasi di pulau-pulau perbatasan.

Baca juga: PUPR sediakan Rp800 miliar bangun infrastrukur jalan Maluku Utara

Baca juga: Presiden instruksikan Menteri PUPR tangani jembatan Waikaka