Kupang (ANTARA) - Ketua Dewan Pewakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah (pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar memfasilitasi produk-produk lokal masuk dalam katalog elektronik atau e-catalog sehingga bisa terserap dalam belanja pemerintah.

"Dalam proses belanja barang pemerintah, barang yang dibeli harus sudah terdaftar di e-catalog. Solusinya, Pemda harus membantu agar produk-produk lokal daerah bisa masuk dalam E-Catalog baik daerah maupun nasional," kata Ketua DPD LaNyalla dalam diskusi bersama Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi beserta jajaran di Kantor Gubernur NTT di Kupang, Rabu.

Ketua DPD LaNyalla yang didampingi senator asal NTT, Abraham Liyanto, Angelius Wake Kako dan Asyera RA Wundalero, serta Senator asal Aceh Fachrul Razi dan Senator asal Lampung Bustami Zainuddin melakukan fokus grup diskusi bersama Wakil Gubernur NTT yang mewakili Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat yang berada di luar Kupang.

Dalam diskusi bertema "Strategi Meningkatkan Indeks Kemandirian Fiskal Provinsi NTT", senator asal Jawa Timur itu meminta pemerintah daerah di NTT agar memfasilitasi berbagai produk lokal dari masyarakat ke dalam e-catalog agar bisa terserap dalam belanja pemerintah.

Hal ini sangat penting untuk mengurangi dana belanja pemerintah daerah yang keluar ke daerah lain, karena barang yang ada di e-catalog lebih banyak diproduksi di luar NTT.

Ketua DPD LaNyalla mencontohkan seperti kursi atau meja sekolah. Barang yang ada dalam e-catalog jelas produk yang sudah bermerk, dan pabriknya ada di Jawa.

"Pemda luar Jawa semua beli itu. Uang APBD mengalir ke Jawa. Tidak heran kalau pendapatan domestik regional bruto (PDRB) di Jawa rata-rata tinggi," katanya.

Padahal, lanjut dia, tingginya PDRB menyumbang angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi rumus hitungan untuk indeks kemandirian fiskal.

Lebih lanjut, Ketua DPD LaNyalla juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT agar menangkap peluang ajakan Presiden Joko Widodo yang mengkampanyekan cinta produk dalam negeri.

"Kalau dalam skala nasional kita mengenal kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN maka kalau di daerah, kebijakan tersebut bisa diadopsi dengan tingkat komponen lokal atau daerah," katanya.

Baca juga: Presiden minta e-Catalog digunakan

Baca juga: Permudah pengadaan, alat kesehatan produksi nasional masuk e-catalog