Padang, (ANTARA) - Ketua PDI Perjuangan Sumatera Barat, Alex Indra Lukman, meminta jajaran Kementeri Perdagangan mengkaji ulang rencana mengimpor beras dan meminta tidak hanya berhitung di atas kertas terkait kebutuhan beras nasional.

“Luas lahan bisa diukur, panen bisa dihitung, konsumsi bisa diperkirakan, bahkan cuaca juga bisa diprediksi untuk menentukan mulai masa tanam. Sekarang, kok impor beras yang diwacanakan,” kata dia, melalui keterangan tertulis di Padang, Rabu.

Baca juga: DPRD Sulteng menolak keras rencana impor 1 juta ton beras

Menurut dia akibat wacana impor beras itu membuat jatuh harga beras di tingkat petani.

“Sekarang zaman sudah susah, pandemi Covid-19 membuat roda ekonomi bergerak sangat lambat, jangan malah menambahinya dengan wacana yang melukai perasaan wong cilik,” kata dia .

Selain itu Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah merilis luas baku tanah sawah di Indonesia pada 2019 seluas 7,46 juta hektare atau tepatnya 7.463.948 Hektare.

Baca juga: 5.000 ton beras asal Vietnam di Indramayu turun mutu

Kemudian Kementerian Pertanian melalui Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) telah merilis, dalam kurun waktu 2015-2019, telah berhasil mencetak sawah baru seluas 224.977 Hektare.

Penambahan ini, diperkirakan akan menambah produksi beras nasional sebanyak 673.326 ton per tahun dengan rata-rata produksi tiga ton per Hektare.
“Jangan biasakan ambil jalan pintas, untuk memenuhi cadangan beras Bulog yang diamanahkan sebesar 1-1,5 juta ton per tahun," dia.

Baca juga: Ketua DPD RI: Impor beras bukan solusi di tengah panen petani daerah

Ia mengatakan koordinasi Kementan beserta jajaran dengan pemangku kebijakan harus lebih intens.

"Jangan ego lembaganya saja yang dikedepankan. Mari kita sama-sama bergotong royong untuk mewujudkan visi-misi Presiden Joko Widodo di bidang peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Baca juga: GP Ansor minta pemerintah batalkan rencana impor beras-garam

Selain itu, dia mengindikasikan pernyataan Lutfi siap melepas jabatannya jika keputusannya terbukti salah saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (22/3). Ini merupakan salah satu indikator tak jalannya koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Mari sama-sama bekerja keras untuk membawa bangsa ini lebih sejahtera. Jangan ego sektoral saja yang dikemukakan,” kata dia.