Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR Darul Siska mengatakan kebijakan Pemerintah memperpanjang dan memperluas penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 23 Maret hingga 5 April 2021 mesti direspons positif dan didukung.

Darul Siska, di Jakarta, Senin, mengatakan PPKM mikro cukup berhasil menekan angka tingkat positif COVID-19.

Karena itu, dia mengajak semua pihak, termasuk dunia usaha, agar merespons positif perpanjangan dan perluasan PPKM mikro tersebut.

"Dunia usaha seyogianya harus mendukung kebijakan tersebut, karena pemulihan ekonomi tidak mungkin terjadi jika masalah pandemi tidak berhasil diatasi," kata Darul.

Darul yakin kasus positif COVID-19 bisa ditekan dengan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan PPKM mikro.

"Mutasi virus baru juga harus dipantau untuk memastikan bahwa vaksin yang tersedia mampu untuk menangkal virus yang bermutasi," ujar Darul.

Sedangkan anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen menilai selama ini Pemerintah terus mengevaluasi program penanganan pandemi, sekaligus memastikan tereksekusinya program-program yang tepat. Menurut dia, dalam menerapkan PPKM mikro pemerintah melibatkan pendekatan sosial.

"Artinya, ada kebijakan dari Pemerintah, ada juga pemanfaatan atau memaksimalkan inovasi dari warga," kata dia.

Nabil menambahkan, Pemerintah juga menggandeng warga NU, Muhammadiyah, pesantren serta ormas sosial yang punya komitmen kuat untuk Indonesia terkait konteks pendekatan sosial. Pemerintah serius menggandeng ormas-ormas untuk memperlancar proses vaksinasi.

"Jelas sekali PPKM mikro berpengaruh pada penurunan COVID-19. Tapi, jangan lupa juga ada faktor-faktor lain, misal semakin banyaknya warga yang sadar kesehatan, pakai masker, menaati protokol kesehatan, dan hal-hal lain yang membantu penanganan pandemi," kata Nabil.

Dia berpendapat, semua pihak harus terus bekerja sama dan saling menguatkan.

Menurut dia, dunia usaha perlu membangun strategi khusus agar bertahan, berdamai dengan situasi ini, sekaligus berusaha bangkit.
Nabil mengakui kebijakan pemerintah memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi risiko itu harus diambil agar krisis kesehatan bisa diatasi.

"Kombinasi PPKM mikro dan vaksinasi serta dukungan warga agar tetap patuh protokol kesehatan menjadi penting untuk pemulihan dari pandemi," kata Nabil.
Baca juga: Kendalikan penyebaran kasus, PPKM Mikro di Jatim diperpanjang lagi
Baca juga: Satgas COVID-19 hadirkan desa/kelurahan percontohan PPKM mikro