Fernando dalam rilisnya di Jakarta, Jumat, mengatakan dia dan Calliadi membahas tentang pembangunan rumah ibadah wihara bagi masyarakat Kaltara penganut agama Buddha di Kota Tarakan, Kaltara.
Fernando menjelaskan, proses pembangunan Wihara Parama Sinar Borobudur ini sesungguhnya sudah bertahun-tahun lamanya, sehingga membutuhkan bantuan negara dan pemerintah untuk mempercepat berdirinya rumah ibadah wihara, agar umat Buddha di Kaltara dapat dengan nyaman dan aman melaksanakan ibadah.
“Ada sekitar 15 ribu warga Kaltara menganut agama Buddha. Problem agama minoritas seperti umat Buddha ini adalah susahnya mendirikan rumah ibadah," kata dia.
Karena itu, lanjutnya, dukungan dari semua pihak termasuk negara, dalam hal ini pemerintah, sangatlah dibutuhkan.
"Saya mengapresiasi dukungan kebijakan dari Dirjen Bimmas Buddha Kemenag yang berkomitmen akan membantu percepatan pembangunan wihara di Kota Tarakan, Kaltara," kata Fernando yang juga anggota Badan Pengkajian MPR RI ini.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Dirjen Bimmas Buddha Kemenag Calliadi kepada Fernando menjelaskan, pemerintah melalui Kemenag akan mengusahakan memberikan bantuan bagi pembangunan wihara di Kota Tarakan pada 2021 ini.
Namun, menurut Calliad, jika tidak bisa pada 2021 ini, maka dirinya memastikan pembangunan Wihara Parama Sinar Borobudur di Kota Tarakan, Kaltara akan menjadi prioritas untuk diberikan bantuan pada tahun anggaran 2022.
“Kami dari Kemenag akan mengawal pembangunan Wihara Parama Sinar Borobudur ini sampai selesai," kata Dirjen Bimmas Buddha Kemenag.
Baca juga: Biksu Bhadra Ruci tegaskan Candi Borobudur tempat suci umat Buddha
Baca juga: Umat Buddha tak rayakan Waisak di Mendut-Borobudur cegah COVID-19