Padang (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) di Sumatera Barat, yaitu kejaksaan dan kepolisan untuk memperkuat sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Salah satu strategi KPK dalam memberantas korupsi adalah dengan perbaikan sistem untuk menutup celah bagi siapa pun untuk berbuat korupsi. Hal tersebut akan lebih maksimal jika didukung dengan sinergisitas seluruh pemangku kepentingan dan penegak hukum," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, di Padang, Rabu, dalam rapat koordinasi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar).

Menurut dia, korupsi adalah tindakan yang merusak keadilan dan kemakmuran suatu negara.

"Di titik ini saya yakin semua sama, cuma kadang antara KPK dan instansi penegak hukum lain tidak harmonis disebabkan pelaku-pelaku korupsinya. Kita, sesama APH, seyogianya menjadi perekat bangsa Indonesia,” ujarnya.

Ia memastikan semangat KPK sama dengan semua penegak hukum dan sukses atau gagalnya diemban bersama-sama.

"Dengan semangat itu, koordinasi dan supervisi yang dilakukan dalam kerangka untuk saling menguatkan. KPK menilai di hadapan hukum, materiil dan formilnya sama, maka perlakuan bagi warga negaranya harus sama dalam hal perkara tindak pidana korupsi (tipikor)," ujarnya lagi.

KPK berharap dengan sinergisitas ini dapat menjadi satu langkah perbaikan bersama dan jangan sampai jalinan hubungan antaraparat penegak hukum dipecah oleh kepentingan lain.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar Anwarudin Sulistiyono menyampaikan penanganan tipikor merupakan ranah semua aparat penegak hukum, dan memaknai pertemuan ini bernilai strategis dalam rangka keberhasilan penegakan hukum khususnya di Sumbar.

“Saya jadi ingat webinar tadi pagi yang membahas gelar pahlawan untuk Jaksa Agung R Soeprapto. Salah satu yang saya ingat dari paparan Prof Dr Indriyanto Seno Adji adalah salah satu visi R Soeprapto mengintegrasikan penangan pidana, karena saat itu perkara korupsi belum sebanyak sekarang," kata dia.

Ia menuturkan sewaktu menjadi Aspidsus senang berkolaborasi dengan KPK, sehingga bisa mengeliminasi permasalahan yang ada agar dapat menangani perkara lebih baik.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengaku senang dengan kegiatan ini dan menjadi semangat tersendiri.

“Saya melihat penanganan kasus tipikor di Sumbar masih belum optimal. Maka dari itu, kami menyambut kolaborasi dengan KPK dan kejati untuk memudahkan penanganan kasus korupsi baik yang sebelumnya, saat ini, dan yang berikutnya,” ujarnya pula.
Baca juga: KPK minta kepala daerah di Jabar rapatkan barisan berantas korupsi
Baca juga: KPK perkuat koordinasi pencegahan korupsi bersama Kejati-BPK DKI