DPR RI dukung skema sekolah tatap muka
15 Maret 2021 16:03 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat kunjungan kerja Panja Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Komisi X DPR RI ke Kabupaten Bekasi di Balai Rakyat DPRD Kabupaten Bekasi, Komplek Perkantoran Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (15/3). (ANTARA/ Pradita Kurniawan Syah).
Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendukung upaya pemerintah menyiapkan skema pembelajaran sekolah secara tatap muka di masa pandemi COVID-19.
"PJJ (pembelajaran jarak jauh) efektivitasnya paling tinggi hanya 40 persen. Kami mendukung pemerintah menyiapkan rencana sekolah tatap muka. Hari Kamis nanti kita Raker dengan Kemendikbud terkait persiapan mereka sudah seperti apa," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Cikarang, Senin.
Komisi X DPR mendorong pemerintah segera merealisasikan rencana sekolah tatap muka agar anak didik bisa merasakan suasana sekolah kembali.
"Memang harus ada sekolah tatap muka, apapun, semangatnya bukan efektif atau tidak efektif, ini semangatnya supaya anak-anak mendapatkan suasana sekolah kembali. Sekarang ini anak-anak tidak mendapatkan suasana pembelajaran di sekolah, sudah setahun setengah ini," katanya.
Syaiful menyebut selama masa pembelajaran jarak jauh ini, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan kebutuhan penunjang mulai dari subsidi kuota internet hingga penyederhanaan kurikulum, namun ia tidak bisa memastikan apakah peran orang tua sebagai pengganti guru bisa dilakukan.
"Jadi kuncinya itu kemampuan orang tua menggantikan perannya sebagai guru. Pertanyaannya, tidak semua orang tua bisa memiliki peran sebagai guru, jumlahnya banyak atau dominan," katanya.
Baca juga: Komisi X : Vaksinasi harus tuntas sebelum pembelajaran tatap muka
Baca juga: Komisi X DPR RI dukung kebijakan kembali sekolah
Pihaknya juga mendorong pemerintah segera menuntaskan vaksinasi massal kepada seluruh tenaga pendidik guna menunjang rencana sekolah tatap muka.
"Ini harus tuntas, lima juta guru harus divaksin semua. Kalau lima juta guru ini belum divaksin, kita tidak akan setuju ada pembukaan sekolah tatap muka," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan sekolah tatap muka yang rencananya mulai dibuka pada Bulan Juni 2021 mendatang harus menerapkan kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19.
"Jadi prinsipnya kita akan buka dengan prokes yang sangat ketat. Selama prokesnya ketat dan ada komitmen pengawasan maksimal dari satgas, kami mendukung penuh rencana ini. Kasihan anak-anak sudah lama tidak merasakan suasana sekolah," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Carwinda memastikan sudah melakukan persiapan menjelang dibukanya kembali sekolah tatap muka.
"Kami sudah melakukan observasi dan verifikasi ke sekolah-sekolah terkait penerapan protokol kesehatan ketat di lingkungan. sekolah. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga sudah menyediakan sarana penunjang kesehatan di sekolah untuk memastikan prokes ketat di lingkungan sekolah. Sarana sanitasi, pencuci tangan, sampai toilet yang dirancang khusus untuk pandemi," kata dia.
Baca juga: Komisi X DPR apresiasi SKB Empat Menteri longgarkan belajar tatap muka
Baca juga: Mendikbud : Setelah vaksinasi sekolah lakukan pembelajaran tatap muka
"PJJ (pembelajaran jarak jauh) efektivitasnya paling tinggi hanya 40 persen. Kami mendukung pemerintah menyiapkan rencana sekolah tatap muka. Hari Kamis nanti kita Raker dengan Kemendikbud terkait persiapan mereka sudah seperti apa," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda di Cikarang, Senin.
Komisi X DPR mendorong pemerintah segera merealisasikan rencana sekolah tatap muka agar anak didik bisa merasakan suasana sekolah kembali.
"Memang harus ada sekolah tatap muka, apapun, semangatnya bukan efektif atau tidak efektif, ini semangatnya supaya anak-anak mendapatkan suasana sekolah kembali. Sekarang ini anak-anak tidak mendapatkan suasana pembelajaran di sekolah, sudah setahun setengah ini," katanya.
Syaiful menyebut selama masa pembelajaran jarak jauh ini, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan kebutuhan penunjang mulai dari subsidi kuota internet hingga penyederhanaan kurikulum, namun ia tidak bisa memastikan apakah peran orang tua sebagai pengganti guru bisa dilakukan.
"Jadi kuncinya itu kemampuan orang tua menggantikan perannya sebagai guru. Pertanyaannya, tidak semua orang tua bisa memiliki peran sebagai guru, jumlahnya banyak atau dominan," katanya.
Baca juga: Komisi X : Vaksinasi harus tuntas sebelum pembelajaran tatap muka
Baca juga: Komisi X DPR RI dukung kebijakan kembali sekolah
Pihaknya juga mendorong pemerintah segera menuntaskan vaksinasi massal kepada seluruh tenaga pendidik guna menunjang rencana sekolah tatap muka.
"Ini harus tuntas, lima juta guru harus divaksin semua. Kalau lima juta guru ini belum divaksin, kita tidak akan setuju ada pembukaan sekolah tatap muka," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan sekolah tatap muka yang rencananya mulai dibuka pada Bulan Juni 2021 mendatang harus menerapkan kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19.
"Jadi prinsipnya kita akan buka dengan prokes yang sangat ketat. Selama prokesnya ketat dan ada komitmen pengawasan maksimal dari satgas, kami mendukung penuh rencana ini. Kasihan anak-anak sudah lama tidak merasakan suasana sekolah," katanya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Carwinda memastikan sudah melakukan persiapan menjelang dibukanya kembali sekolah tatap muka.
"Kami sudah melakukan observasi dan verifikasi ke sekolah-sekolah terkait penerapan protokol kesehatan ketat di lingkungan. sekolah. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga sudah menyediakan sarana penunjang kesehatan di sekolah untuk memastikan prokes ketat di lingkungan sekolah. Sarana sanitasi, pencuci tangan, sampai toilet yang dirancang khusus untuk pandemi," kata dia.
Baca juga: Komisi X DPR apresiasi SKB Empat Menteri longgarkan belajar tatap muka
Baca juga: Mendikbud : Setelah vaksinasi sekolah lakukan pembelajaran tatap muka
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2021
Tags: