Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono menginginkan pemerintah agar dapat mengkaji ulang rencana mengimpor 1 juta ton beras yang dinilai berpotensi mengakibatkan harga gabah di berbagai daerah semakin rendah.

"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana impor beras 1 juta ton, karena dapat menyebabkan harga gabah di kalangan petani turun drastis," ujar Budi dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, harga gabah petani di sejumlah daerah sudah berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), seperti di Blora hanya Rp3.300 per kilogram (kg), di Kendal Rp 3.600 per kg dan di Ngawi Rp3.400 per kg.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020, seharusnya HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp4.200 per kg.

Baca juga: Asosiasi sebut belum ada alasan untuk impor beras

Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan data Bulog yang diolah oleh Badan Ketahanan Pangan pada 7 Maret 2021 lalu, stok beras Bulog sebesar 869.151 ton, yang terdiri dari stok komersial sebesar 25.828 ton dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton, padahal seharusnya CBP minimal 1,5 juta ton.

Selain itu, ujar dia, dari data BPS, potensi produksi periode Januari-April Tahun 2021 diperkirakan akan mencapai 14,54 juta ton beras dan mengalami kenaikan 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun 2020 sebesar 11,46 juta ton.

"Melihat potensi produksi panen raya tahun 2021, seharusnya pemenuhan stok beras bisa cukup dengan menyerap produksi dalam negeri," ucapnya.

Oleh karenanya, Budi meminta pemerintah untuk wajib memenuhi stok Bulog sekaligus cadangan beras dengan menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan dari luar negeri.

Baca juga: Peneliti: Maksimalkan penyerapan beras sebelum putuskan impor beras

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas mengatakan saat ini belum ada alasan untuk impor beras mengingat rencana tersebut berdekatan dengan masa panen raya.

Dwi Andreas mengatakan produksi beras dalam negeri saat ini dalam posisi aman yang terlihat dari penurunan harga gabah kering panen di tingkat petani sejak Oktober 2020.

"Turunnya harga gabah kering di tingkat petani ini menandakan bahwa stok beras sangat memadai, karena biasanya sejak akhir tahun itu naik. Tapi ini kenapa mengalami penurunan, artinya stok beras nasional cukup," ujarnya.

Menurut dia, Bulog seharusnya mampu meningkatkan daya serap petani dalam negeri dan memperbaiki manajemen tata kelola beras di gudang agar kualitas beras tidak menurun, bukan meminta tambahan stok impor.

"Kalau untuk stok, kenapa tidak ambil dari petani. Bulog ini hanya menyerap 1,4 juta ton dari petani, padahal seharusnya bisa menyerap gabah dan beras sampai 2,5 juta ton," kata Kepala Biotech Center IPB University itu.