Jakarta (ANTARA) - Komisi IX DPR mendorong lebih banyak lagi pihak swasta bergotong royong bersama pemerintah membantu pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris di Jakarta, Selasa, mengatakan hal itu sebab dibutuhkan kontribusi semua elemen masyarakat untuk bersama-sama membawa Indonesia keluar dari pandemi ini.

“Kita sekarang ini ibaratnya sedang berperang melawan COVID-19. Dalam kondisi perang ini, kita butuh gotong royong dari semua anak bangsa, tak terkecuali swasta,” kata dia.

Baca juga: Sekolah dijadikan tempat vaksinasi warga lansia di Jakarta Timur
Charles mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi lansia yang digelar di salah satu mal terbesar di Jakarta Barat. Dia juga melihat langsung antusiasme para lansia yang datang untuk mendapat vaksin.

“Ini bisa jadi percontohan kerja sama yang baik antara swasta dan pemerintah. Saya berharap nantinya tidak hanya Lippo, tapi mal-mal lain juga bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk pelaksanaan vaksin,” katanya.

Dia mengatakan salah satu kunci untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan vaksinasi, sehingga nanti bisa terbentuk kekebalan kawanan (herd immunity).

“Herd immunity ini tidak bisa terbentuk secara alami, karena nanti akan banyak memakan korban jiwa dan dampak ekonomi yang besar. Oleh karenanya harus dilakukan intervensi dengan vaksinasi,” ucapnya.

Baca juga: OJK Riau: Vaksinasi akan kembali geliatkan ekonomi daerah
Charles juga menyampaikan masih ada pekerjaan rumah Kemenkes yang belum selesai, yakni mendorong keinginan mayoritas masyarakat untuk mau divaksin. Sebab, menurut riset, sejumlah lembaga, masih ada sebagian warga masyarakat yang masih enggan divaksin.

“Kemenkes agar meningkatkan sosialisasi sampai lebih dari 90 persen masyarakat mau divaksin,” kata Charles.

Charles menambahkan dari sejumlah kunjungannya ke beberapa fasilitas kesehatan tempat pelaksanaan vaksin COVID-19 di Jakarta, dia tidak pernah menemukan keluhan warga karena efek samping setelah divaksin.

“Saya keliling ke puskesmas-puskesmas. Sampai sekarang tidak ada bukti bahwa vaksin berbahaya. Vaksin ini terbukti aman,” ujarnya.

Baca juga: 1.172 anggota TNI dan Polri di NTB dilatih jadi petugas vaksinasi