Wali Kota Pekalongan: Padat karya percepat pemulihan ekonomi
5 Maret 2021 15:39 WIB
Kondisi kawasan permukiman di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (14/12/2020). ANTARA/HO-Humas Kota Pekalongan
Pekalongan (ANTARA) - Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengatakan penyaluran program padat karya tunai (PKT) dan program kota tanpa kumuh (kotaku) dengan melibatkan warga dalam pelaksanaan pembangunannya akan mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, di Pekalongan, Jawa tengah, Jumat, pihaknya menyambut baik pelaksanaan program PKT dari pemerintah karena hal itu dapat mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa pandemi COVID-19 ini.
"Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), berimplikasi pada terhambatnya berbagai kegiatan, baik sosial maupun ekonomi masyarakat," katanya.
Baca juga: Wali Kota Pekalongan siap realisasikan delapan misi kerja
Menurut dia, pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak pada para buruh perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pada sisi lain, kata dia, pemerintah juga berupaya menjaga dan menjamin kehidupan masyarakat bisa terus bergerak, dengan memperbanyak program seperti bantuan sosial tunai, kartu prakerja, subsidi upah, dan bantuan modal untuk UMKM.
"Oleh karena, kami menilai tepat apabila Kementerian PUPR melalui program Kota Tanpa Kumuh 2021 yang menggunakan skema padat karya tunai (cash for work) karena program ini dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19," katanya.
Wali Kota yang akrab disapa Aaf berpesan pada para lurah dan koordinator badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang menjadi lokasi sasaran program ini agar dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pedoman teknis dan peraturan yang ada.
"Kami berharap program ini dapat membawa dampak positif bagi pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik selama masa pandemi maupun pascapandemi COVID-19," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekalongan Muhammad Sahlan mengatakan pada 2021, Kota Pekalongan menjadi sasaran kegiatan padat karya tunai dari Kementerian PUPR.
"Ada 14 kelurahan yang menjadi lokasi sasaran kegiatan padat karya tunai melalui program kotaku dengan alokasi anggaran Rp300 juta per kelurahan sehingga kami mendapatkan alokasi anggaran Rp4,2 miliar dari Kementerian PUPR," katanya.
Baca juga: Pemkot Pekalongan targetkan graduasi KPM-PKH 30 persen
Menurut dia, di Pekalongan, Jawa tengah, Jumat, pihaknya menyambut baik pelaksanaan program PKT dari pemerintah karena hal itu dapat mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian perekonomian pada masa pandemi COVID-19 ini.
"Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), berimplikasi pada terhambatnya berbagai kegiatan, baik sosial maupun ekonomi masyarakat," katanya.
Baca juga: Wali Kota Pekalongan siap realisasikan delapan misi kerja
Menurut dia, pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak pada para buruh perusahaan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga menyebabkan penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat.
Pada sisi lain, kata dia, pemerintah juga berupaya menjaga dan menjamin kehidupan masyarakat bisa terus bergerak, dengan memperbanyak program seperti bantuan sosial tunai, kartu prakerja, subsidi upah, dan bantuan modal untuk UMKM.
"Oleh karena, kami menilai tepat apabila Kementerian PUPR melalui program Kota Tanpa Kumuh 2021 yang menggunakan skema padat karya tunai (cash for work) karena program ini dapat mempercepat pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19," katanya.
Wali Kota yang akrab disapa Aaf berpesan pada para lurah dan koordinator badan keswadayaan masyarakat (BKM) yang menjadi lokasi sasaran program ini agar dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan pedoman teknis dan peraturan yang ada.
"Kami berharap program ini dapat membawa dampak positif bagi pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik selama masa pandemi maupun pascapandemi COVID-19," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pekalongan Muhammad Sahlan mengatakan pada 2021, Kota Pekalongan menjadi sasaran kegiatan padat karya tunai dari Kementerian PUPR.
"Ada 14 kelurahan yang menjadi lokasi sasaran kegiatan padat karya tunai melalui program kotaku dengan alokasi anggaran Rp300 juta per kelurahan sehingga kami mendapatkan alokasi anggaran Rp4,2 miliar dari Kementerian PUPR," katanya.
Baca juga: Pemkot Pekalongan targetkan graduasi KPM-PKH 30 persen
Pewarta: Kutnadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
Tags: