Jakarta (ANTARA) - Indonesia mendesak militer Myanmar membebaskan para tahanan politik guna membangun kondisi yang kondusif bagi terlaksananya dialog untuk penyelesaian krisis yang dipicu kudeta militer di negara itu.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan khusus para menlu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) guna membahas krisis politik Myanmar, Selasa.

“Indonesia mendesak semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Kondisi kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan, termasuk dengan melepaskan tahanan politik,” kata Retno.

Baca juga: Malaysia: ASEAN harus mainkan peran besar atas situasi Myanmar
Baca juga: PM Singapura serukan pembebasan Suu Kyi

Dalam kudeta yang dilancarkan pada 1 Februari 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dan menangkap sejumlah pemimpin di antaranya Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Tak lama setelah itu, Suu Kyi ditahan atas beberapa tuduhan salah satunya impor radio walkie-talkie secara ilegal, sementara presiden yang digulingkan Win Myint dituding melanggar aturan pembatasan terkait virus corona.

Penangkapan kedua pemimpin serta beberapa tokoh partai pemenang pemilu, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), menyulut kemarahan masyarakat Myanmar yang melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer.

Belakangan, unjuk rasa damai berubah menjadi kerusuhan karena penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan setempat. Berdasarkan laporan Reuters, sedikitnya 21 pengunjuk rasa telah tewas sejak kerusuhan dimulai sebulan lalu, sedangkan pihak tentara mengatakan satu polisi tewas.

Untuk mencegah situasi semakin memburuk, Indonesia mendesak penghentian kekerasan oleh pasukan keamanan Myanmar dan mengedepankan penyelesaian masalah melalui dialog antara dua pihak yang berkonflik.

“Komunikasi dan dialog internal selalu menjadi pilihan terbaik, tetapi Indonesia yakin bahwa ASEAN juga siap untuk memfasilitasi dialog tersebut, jika diminta,” kata Menlu Retno.

Selain pembebasan tahanan politik, Indonesia juga menekankan pentingnya akses kemanusiaan di tengah kekacauan yang dihadapi warga Myanmar, termasuk bagi para tahanan politik.

Dalam hal ini, kata Retno, satuan tugas ad hoc ASEAN untuk Rakhine State dapat diperkuat untuk menjalankan misi kemanusiaan itu.

Militer Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih yang dipimpin Suu Kyi, atas tuduhan kecurangan dalam pemilu November tahun lalu. Militer telah menjanjikan untuk mengadakan pemilu baru, tetapi tidak menetapkan kerangka waktu yang jelas.

Sementara itu, para pengunjuk rasa menuntut pengembalian kekuasaan kepada pemerintah sipil dan menolak adanya pemilu ulang.

Baca juga: Indonesia serukan penghentian kekerasan di Myanmar
Baca juga: Malaysia serukan pembebasan pemimpin politik Myanmar