Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa di Indonesia terjadi pada Senin (1/3) disiarkan ANTARA dan masih layak anda baca kembali untuk informasi pagi ini.

1. PKB tolak legalisasi minuman keras

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menolak legalisasi minuman keras menyusul penandatanganan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang salah satunya mengatur tentang legalisasi minuman keras (miras) di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua.

Ketua Bidang Agama dan Dakwah DPP PKB, Syaikhul Islam dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Sidoarjo Senin mengatakan Perpres yang ditandatangani pada 2 Februari 2021 lalu itu menuai penolakan dari banyak pihak, salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selengkapnya baca disini

2. Wapres: Dakwah dan pendidikan Islam harus beradaptasi dengan teknologi

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dakwah dan sistem pendidikan berbasis agama Islam harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam menyampaikan ajaran Islam jalan tengah atau wasathy di Indonesia.

"Dakwah dan pendidikan harus beradaptasi dan memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini bukanlah suatu pilihan tapi sudah menjadi keharusan, karena sudah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat," kata Wapres saat mengikuti acara Peringatan Hari Jadi ke-68 Nahdlatul Wathan secara virtual dari Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

3. Pemerintah tetapkan 1,3 juta formasi ASN pada 2021

Pemerintah menetapkan jumlah formasi aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2021 sebanyak 1,3 juta orang, yang berlaku apabila tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat.

"Pemerintah sudah menentukan kebutuhan ASN secara total pada tahun 2021. Jika tidak ada kebijakan lain yang bersifat darurat, (kebutuhan) sejumlah sekitar 1,3 juta orang," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini

4. Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tolak beli mobil dinas baru

Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, Hamsuardi bersama Wakil Bupati Risnawanto menolak membeli mobil dinas baru karena menilai anggaran itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat.

"Tidak ada maksud lain. Tetapi anggaran itu bisa digunakan untuk membangun jembatan, jalan atau untuk kepentingan masyarakat lainnya," ujar Hamsuardi di Pasaman Barat, Senin.

Selengkapnya baca disini

5. Fraksi PAN dorong revisi UU ITE menjadi inisiatif pemerintah

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan pihaknya mendorong pemerintah mengambil inisiatif untuk mengajukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Bila menjadi inisiatif pemerintah, maka prosesnya bisa lebih cepat. Bila menjadi inisiatif DPR perlu mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi," kata Saleh saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca disini