Jakarta (ANTARA) - Berbagai stimulus untuk merangsang pemulihan ekonomi sudah digulirkan baik melalui sisi permintaan maupun sisi penawaran, tapi geliat kegiatan ekonomi belum sesuai ekspektasi.

Pekan ini menjadi awal momentum untuk menguji kembali berbagai stimulus yang digulirkan dalam mengejar pemulihan ekonomi. Sejak Senin (1/3), insentif pemerintah melalui pembebasan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk 21 tipe mobil baru telah resmi berlaku.

Bank Indonesia juga melonggarkan rasio pinjaman terhadap aset (loan to value/LTV) untuk kredit kendaraan bermotor dan perumahan sepanjang periode Maret-Desember 2021.

Kementerian Keuangan kemudian menambah stimulus untuk pembelian rumah dengan mendiskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 50-100 persen untuk rumah dengan nilai hingga Rp5 miliar pada periode pembelian hingga 31 Agustus 2021.

Melihat jejak pemulihan di satu dekade terakhir, industri otomotif yang termasuk sub-sektor manufaktur memang menjadi salah satu sektor penggerak kegiatan ekonomi. Sektor manufaktur menyumbang 19,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi lapangan kerja yang begitu besar.

Sementara itu sektor properti menyumbang 13,6 persen terhadap PDB dengan rantai kegiatan ekonomi yang luas mencakup 174 industri, seperti industri semen, baja, cat hingga furnitur.

Baca juga: Presiden berharap vaksinasi segera selesai, ekonomi bangkit kembali

Oleh karena itu, dua sektor industri tersebut diandalkan pemerintah untuk memberikan manfaat ekonomi berlipat ganda ke masyarakat. Di antara tujuannya adalah memulihkan kembali kegiatan produksi yang diharapkan membuka banyak lapangan kerja.

Tidak hanya fiskal, kebijakan moneter juga telah direlaksasi. Suku bunga acuan Bank Indonesia 7-day reverse repo rate (BI7DRR) sudah diturunkan menjadi 3,5 persen, atau terendah sejak digunakan pertama kali pada April 2016.

Bank Sentral terus memangkas suku bunga acuan agar suku bunga di pasar uang, perbankan, dan pasar modal semakin rendah sehingga bisa mempermudah pembiayaan untuk produksi dan juga konsumsi.

Berbagai relaksasi fiskal dan moneter itu diharapkan menggulirkan kembali kegiatan-kegiatan ekonomi yang tersendat di 2020. Namun jalan terjal sepanjang tahun lalu meninggalkan pelajaran bahwa pemulihan ekonomi tidak akan berhasil tanpa memulihkan kesehatan masyarakat terlebih dulu.


Vaksinasi jadi game changer

Teori ekonomi Keynesian menyebutkan pentingnya permintaan agregat sebagai penggerak perekonomian. Untuk menggerakkan siklus ekonomi, konsumsi harus diciptakan.

Di tengah kondisi yang serba tak pasti, konsumsi masyarakat akan sangat dipengaruhi ekspektasi dan daya beli. Jika penanganan pandemi membaik, konsumsi warga bakal terdongkrak.

Namun jika penanganan pandemi memburuk, konsumsi akan tertahan. Masyarakat lapisan ekonomi bawah akan semakin menderita, sedangkan masyarakat menengah hingga menengah atas akan lebih memilih untuk menabung dan berjaga-jaga dalam menghadapi ketidakpastian.

Baca juga: Gubernur BI: Realisasi vaksinasi yang baik dukung pemulihan ekonomi

Presiden RI Joko Widodo mengatakan vaksinasi COVID-19 menjadi penentu perubahan (game changer) kondisi saat ini. Vaksinasi akan menjadi kunci yang sangat menentukan seberapa cepat masyarakat bisa bekerja kembali seperti sediakala, termasuk untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan.

Oleh karena itu, Jokowi meminta pelaksanaan vaksinasi dilakukan seefektif mungkin guna mencapai kekebalan komunal (herd immunity). Dia juga meminta pelaksanaan vaksinasi terhadap 181,5 juta sasaran penerima vaksin dapat diselesaikan dalam satu tahun, atau lebih cepat dari rencana Kementerian Kesehatan yang selama 15 bulan.

“Vaksinasi kunci yang sangat menentukan agar masyarakat bisa kerja kembali, anak-anak kita bisa belajar di sekolah lagi, agar kita bisa kembali beribadah dengan tenang dan perekonomian segera bangkit,” ujarnya.

Setelah menjadikan 1,5 juta tenaga kesehatan sebagai prioritas penerima vaksin di tahap I vaksinasi, pemerintah juga turut melibatkan pedagang pasar dan pelaku sektor jasa untuk menjadi sasaran penerima vaksin COVID-19 di tahap II vaksinasi selama Februari 202.

Tujuannya untuk menekan tingkat penularan COVID-19 di pasar, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, dan destinasi wisata sehingga kegiatan ekonomi dapat segera pulih.

Jokowi datang langsung meninjau vaksinasi massal terhadap para pedagang di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 17 Februari 2021. Jokowi juga melihat vaksinasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, pada Senin (1/3). Vaksinasi terhadap pedagang pasar diharapkan Presiden Jokowi dapat dilakukan di seluruh propinsi di Indonesia.

“Kita harapkan ini segera diselesaikan sehingga kita berharap ekonomi bisa pulih kembali, bisa bangkit kembali, kemudian pariwisata di Yogyakarta bisa bergiat kembali dan menumbuhkan ekonomi yang ada di provinsi Yogyakarta khususnya Kota Yogya,” kata Jokowi di Yogyakarta, Senin.

Vaksinasi terhadap pedagang pasar dan pelaku sektor jasa ini termasuk program tahap II dengan sasaran penerima vaksin sebanyak 17,4 juta orang. Vaksinasi tahap II juga melibatkan penerima vaksin dari kalangan masyarakat lanjut usia.

Baca juga: Ekonomi berangsur pulih, pemerintah gaet investasi dari Eropa

Pemerintah akan melanjutkan vaksinasi massal di tahap III pada Maret 2021 ini untuk masyarakat di daerah rentan, dengan 63,9 juta sasaran penerima. Kemudian, di tahap IV pada April 2021, pemerintah akan melakukan vaksinasi kepada 77,2 juta penerima vaksin berdasarkan klaster.


Vaksinasi Gotong Royong

Demi mempercepat pencapaian kekebalan komunitas, pemerintah juga membuka kesempatan bagi swasta untuk melakukan vaksinasi mandiri atau gotong royong terhadap karyawannya. Dengan vaksinasi gotong royong, badan usaha dapat lebih cepat untuk memulihkan kegiatan usahanya, ketimbang menunggu vaksinasi dari pemerintah.

Dengan begitu, terdapat dua kebijakan vaksinasi yang sedang dilakukan yakni vaksinasi program yang pendanaannya ditanggung pemerintah dan vaksinasi gotong royong terhadap karyawan, dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung badan hukum atau badan usaha.

Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Pemerintah memastikan vaksinasi gotong royong ini tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi pemerintah yang sedang berjalan. Vaksinasi gotong royong pun hanya dilakukan melalui perusahaan sehingga tidak bisa diberikan secara individu.

“Vaksinasi gotong royong tidak akan mengganggu jalannya vaksinasi gratis yang dijalankan pemerintah. Seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan vaksin yang disediakan oleh pemerintah,” Juru Bicara Kementerian Kesehatan untuk vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi.

Tentunya selain vaksinasi COVID-19, pemerintah juga harus menepati janjinya untuk meningkatkan upaya pelacakan, pengujian dan perawatan (3T) pasien COVID-19. Pun masyarakat perlu disiplin menerapkan penggunaan masker, berjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun (3M).

Baca juga: Vaksin COVID-19 butuh evaluasi agar minimalisir efek samping

Tantangan untuk berdisiplin dalam memulihkan kesehatan masyarakat sekaligus bekerja keras mensukseskan vaksinasi akan membuat pemulihan ekonomi tidak akan terjadi secara instan. Namun jika vaksinasi berjalan sukses, diiringi dengan optimalisasi 3T dan 3M, pemerintah memiliki kans untuk menjadikan 2021 sebagai tahun kebangkitan ekonomi seperti yang kerap didengungkan. Target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5 persen pada tahun ini pun tidak mustahil untuk dicapai.