Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan di lingkungan pemerintah daerah harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Pada dasarnya pergantian kepemimpinan adalah hal yang selalu terjadi dan akan terus terjadi, namun yang penting adalah sejauh mana manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Abdul Halim dalam acara serah terima jabatan dari Pelaksana Harian (Plh) Bupati kepada Bupati dan Wakil Bupati Bantul di Bantul, Jumat sore.

Oleh karena itu, Abdul Halim mengajak semua pihak usai berkontestasi dalam agenda politik dapat bersatu kembali dan bersama mengumpulkan energi yang terserap untuk dijadikan sebagai sebuah energi besar bagi pembangunan di Bantul.

Baca juga: Sekda yakin pengalaman bupati dapat membawa kemajuan Bantul

"Saya juga mengajak kepada semua, mari kita memiliki tekad yang sama untuk mewakafkan dan menghibahkan hidup kita untuk kemajuan rakyat Bantul," kata mantan Wakil Bupati Bantul itu.

Abdul Halim menjelaskan, para leluhur atau pendahulu bangsa Indonesia ketika mendirikan republik ini telah memberikan pesan yang jelas, bahwa hadirnya negara bukan hanya untuk satu golongan saja.

"Karena itu kami, saya bersama Pak Joko Purnomo (Wakil Bupati Bantul) akan menjadi pengayom bagi semua dan harus menghadirkan keadilan bagi semua, yang ini berarti pula bahwa pengambilan kebijakan di Bantul harus berorientasi pada kepentingan publik," katanya.

Dia mengatakan, kajian dan terobosan harus terus dilakukan untuk mewujudkan visi misi Bantul, dan diharapkan program unggulan prioritas yang dicanangkan dapat membawa Bantul keluar dari situasi krisis saat ini, dan memberikan kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat Bantul.

Baca juga: Sultan HB X minta bupati di tiga kabupaten segera membelanjakan APBD

"Selain itu, kreativitas dan inovasi harus terus dikembangkan dan ditumbuhkembangkan bagi seluruh aparatur sipil negara di Bantul, karena hal itulah yang akan dapat membawa perubahan, baik budaya kerja maupun pembangunan di Bantul," kata Halim.

Dia juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan, selain itu budaya kerja di lingkungan Pemkab Bantul benar-benar dapat dijaga dan dijalankan dengan istimewa untuk memberikan pelayanan prima.

Abdul Halim juga mengatakan, pada masa pemerintahannya, dia ingin menghadirkan pemerintahan Kabupaten Bantul yang memberikan pelayanan tanpa sekat, akuntabel, bersih, dan bebas dari semua jenis korupsi.

Baca juga: Gubernur DIY melantik bupati-wakil bupati tiga kabupaten

"Untuk mewujudkan pembangunan di Bantul itu tentu kami perlu dukungan sumber daya manusia yang mampu bertindak cepat dan tepat, sehingga berbagai hambatan pembangunan yang ada dapat kita antisipasi dengan baik, jangan takut ambil sebuah langkah besar jika itu yang perlu kita lakukan," katanya.