Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemerintah saat ini masih menyusun regulasi tentang pelaksanaan vaksin COVID-19 dan diharapkan dapat selesai pada awal Maret 2021, sehingga dapat mendorong percepatan vaksinasi kepada masyarakat.

"Sekarang sedang dibicarakan kemungkinan adanya keikutsertaan masyarakat dalam penyediaan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri. Ini sedang disiapkan regulasinya, dengan tujuan tentu ini (vaksin mandiri) bisa mempercepat capaian target vaksinasi, tercapainya herd immunity itu," kata Wapres dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wapres: Pemerintah jamin ketersediaan vaksin COVID-19 bagi masyarakat

Penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 secara mandiri perlu diatur secara khusus supaya tidak mengganggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Wapres juga menegaskan bahwa pelaksanaan vaksin mandiri tidak akan mengurangi jatah vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat.

"Jangan sampai ini diartikan mengurangi jatah yang diberikan kepada masyarakat, (vaksin untuk) masyarakat tidak dikurangi," katanya.

Baca juga: Wapres: Vaksinasi atlet diprioritaskan bagi yang segera berkompetisi

Wapres mengatakan rencana vaksin mandiri tersebut bertujuan untuk mempercepat semakin banyaknya masyarakat yang mendapatkan vaksin. Sehingga, kekebalan komunitas atau herd immunity di Indonesia dapat semakin cepat terwujud.

"Jadi diharapkan yang selama ini jumlahnya masih sedikit, maka minimal pada tahap kedua di April itu nanti sudah bisa dilakukan percepatan," katanya.

Baca juga: Wapres dorong akademisi berinovasi hadapi disrupsi informasi pandemi

Pemerintah terus mencari cara agar target kekebalan kelompok di Indonesia dapat tercapai sesuai target dalam satu tahun atau setara dengan jumlah penerima vaksin sebanyak satu juta pada satu hari.

"Ini dinamika yang berkembang, dan memang kita sedang mencoba mencari alternatif-alternatif untuk mempercepat tercapainya target itu," ujarnya.